Ada Indikasi Komunikasi PDI-P dan Istana Terputus soal Pemilu

Jalurdua.com - Jakarta | Pengamat politik Khoirul Umam menilai, ada indikasi terjadi masalah komunikasi antara pihak Istana dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) terkait sikap pada wacana penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Hal itu didasari pada belum adanya respons Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap wacana tersebut.

Sementara di sisi lain, PDI-P sudah memberikan respons terhadap gagasan penundaan Pemilu tersebut.

"Jelas mengindikasikan adanya komunikasi yang terputus antara PDI-P dengan gerbong Istana Presiden yang seolah 'berjalan sendiri'," kata Khoirul kepada Kompas.com, Jumat (4/3/2022).

Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs (Indostrategic) itu berpendapat, ada elemen dalam lingkaran Istana yang saat ini seolah berada di luar kendali partai penguasa, yaitu PDI-P.

Khoirul pun mengaitkan hal tersebut dengan isu yang bereembus bahwa Menteri Koordinator (Menko) Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memotori wacana penundaan Pemilu 2024. Luhut disebut-sebut telah mengundang Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan terkait wacana penundaan Pemilu.

"Sebagaimana dijelaskan oleh Ketum PAN Zulkifli Hasan, gerbong Istana Presiden yang dimaksud adalah kelompok kepentingan ekonomi-politik yang dimotori oleh Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan (LBP) yang mengorkestrasi suara menteri dan juga para ketua umum partai politik, dengan klaim telah mendapatkan restu dan persetujuan langsung dari Presiden Jokowi," tutur Khoirul.

Namun, kelompok itu juga dinilai berpotensi mengambil alih pengaruh dan otoritas kekuasaan presiden.

"Ada kekuatan di lingkaran presiden yang sudah mulai liar dan sudah berada di luar kontrol partai penguasa," ujarnya.

Lebih lanjut, Khoirul melihat kondisi ini menggambarkan besarnya pengaruh dan kekuatan ekonomi-politik kelompok di lingkaran presiden yang hendak menjaga jarak dengan PDI-P.