Cara Ganjar Atasi Tanah Warga Wadas, Suara PDIP Bisa Merosot

Jalurdua.com - Jakarta | Sikap Pemerintah yang dinilai abaikan aspirasi terkait proses penyelesaian sengketa lahan di Desa Wadas menambah catatan buruk persoalan tanah untuk rakyat.

Terkait itu Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menemui sejumlah warga Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, untuk menjelaskan duduk perkara mengenai rencana pembangunan waduk.

Pengamat politik Saiful Anam berpendapat peristiwa di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah, bakal menggerus suara PDIP pada Pilpres 2024 nanti.

Untuk itu, dia menyarankan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk bersikap tegas kepada Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah.

Menurut Direktur Riset (PRPHKI), Jawa Tengah merupakan lumbung suara PDIP.

"Karena dengan adanya peristiwa Wadas sangat merugikan PDIP, apalagi beritanya sangat massif. Saya kira sudah saatnya Megawati bersikap tegas," kata Saiful di Jakarta, Kamis (10/2).

Karena jika tidak, kata Saiful, aset suara besar PDIP di Jateng bisa terus tergerus dengan adanya peristiwa mengenai Wadas tersebut.

Atas kejadian di Desa Wadas, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo telah sampaikan permintaan maaf, namun hal itu tak diterima oleh warga Wadas.

Salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya membantah Ganjar yang mengatakan bahwa peristiwa kemarin membuat tidak nyaman.

Warga itu mengatakan bahwa pihaknya merasakan penyiksaan selama proses tersebut.

"Ini bukan dibuat enggak nyaman, tapi disiksa warga Wadas," kata warga, Rabu 9/2/2022 melansir CNNIndonesia.com

Menurutnya, banyaknya aparat bersenjata yang mengepung masyarakat di desa tersebut membuat kesan intimidatif terhadap warga lokal. Sehingga, mereka tak bisa menerima kehadiran para polisi semudah itu.

LBH Yogyakarta yang membantu proses advokasi warga Wadas mengatakan bahwa perlakuan pemerintah dan aparat sebagai bentuk represi. Ganjar diminta LBH untuk bertanggungjawab atas insiden tersebut.

"Tentu ini harus bertanggung jawab. Kapolda, maupun Gubernur Ganjar. Ini intimidasi dan represi yang diterima oleh warga. Mereka harus bertanggung jawab," kata Kepala Divisi Advokasi LBH Yogyakarta, Julian Duwi Prasetia.

Sebagai informasi, Bendungan Bener adalah salah satu proyek strategis nasional (PSN) di Jawa Tengah. Terdapat 14 bendungan lain yang masuk ke dalam kategori proyek tersebut. Lima diantara itu telah diresmikan.

Sementara, pembangunan Bendungan Bener ini berlangsung alot sejak 2013. Hingga saat ini, masih ada sejumlah warga yang menolak menjual lahannya kepada pemerintah untuk digarap dalam proyek bendungan.