Cerobohkah? Komunikasi Politik Megawati Soal Polemik Minyak Goreng

Foto : Kompas.com Jalurdua.com - Jakarta | Di tengah langka dan tingginya harga minyak di Indonesia, Megawati mengaku heran melihat ibu-ibu rela mengantre berjam-jam demi membeli minyak. Ketua...

Cerobohkah? Komunikasi Politik Megawati Soal Polemik Minyak Goreng
Bacakan Artikel

"Ini yang harus menurut saya jadi problem. Berarti ada saluran komunikasi, saluran aspirasi dari bawah ke atas yang mandek," ujar Kunto.

Namun demikian, Kunto berpandangan, blunder Megawati ini tidak akan berpengaruh besar pada dukungan PDI-Perjuangan. Sebab, Pemilu 2024 masih cukup lama.

Selain itu, lanjut Kunto, kecerobohan Mega ini bukan sesuatu yang fatal dan membuat orang sangat marah. Dia memprediksi, setelah ini masyarakat akan lupa pada kontroversi pernyataan Mega soal minyak.

"Kalau dilihat orang kemudian menyindir, membuat ini sebagai humor, membuat ini sebagai bahan bercanda dan menurut saya kerusakannya tidak begitu besar ke PDI-P," tutur pengajar di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran ini.

Dalih PDI-P
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto telah menyampaikan pembelaan terkait pernyataan Megawati ini.

Hasto mengatakan, pernyataan Mega yang mempertanyakan kenapa masyarakat tidak membuat masakan yang direbus dan dikukus merupakan solusi atas kelangkaan minyak goreng. Ia mengeklaim bahwa Mega memahami persoalan dapur rakyat Indonesia.

"Ketika minyak goreng harganya tinggi, Ibu Megawati memberi opsi dan solusi ke rakyat, meminta Ibu-ibu untuk kreatif. Ibu Megawati begitu memahami persoalan dapur rakyat sehingga memberikan solusi praktis," kata Hasto dalam keterangan tertulis, Jumat (18/3/2022).

Hasto pun meminta publik menangkap substansi pernyataan Megawati terkait minyak goreng secara utuh.

Menurut dia, Megawati justru ingin mendorong kalangan ibu kreatif dalam mengolah makanan, tidak hanya digoreng tetapi juga dapat dikukus, direbus, atau dibakar.

Hasto mengeklaim, PDI-P telah memerintahkan seluruh kepala daerah, anggota legislatif, dan struktur partai untuk membantu rakyat dan bergotong-royong mengatasi persoalan minyak goreng.

Lanjut ke Halaman 4
Pilih Halaman: