Dialog KAMI - MPR, Gde Siriana: Gaya Kepemimpinan Sekarang Seperti Supir Tembak

Jakarta |  Perjalanan Pemerintahan Negara RI dibawah kepemimpinan  Presiden Joko Widodo selama tujuh setengah tahun dikeluhkan sejumlah kalangan lantaran tak memberikan perubahan lebih baik untuk demokrasi di Indonesia.

Hal itu diungkapkan oleh Mantan Panglima TNI, Jenderal Purn Gatot Nurmantyo (GN) dan sejumlah Tokoh, Pemerhati dan aktivis senior yang tergabung dalam Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) saat diterima oleh Lembaga Tinggi Negara, Wakil KetuanMPR-RI, Hidayat Nur Wahid (HNW) di Gedung DPR/MPR, Selasa 31/5/2022 kemarin.

Selain GN, mereka yang menyampaikan pandangannya atas persoalan bangsa negara saat ini adalah Bachtiar Chamsyah, Adhie Massardi Massardi, Marwan Batubara, Prof. Laode, MS. Kaban, Radhar Tri Bhaskoro, Gde Siriana, Habib Muchsin Alatas, Refly Harun, Anton Permana.

Hal krusial persoalan dari rezim Jokowi diungkap oleh Gde Siriana Yusuf (Komite Eksekutif KAMI.

Menurutnya, Jokowi sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan tak memberi teladan yang baik kepada masyarakat.

Contoh nyata yang dia lihat, Jokowi melampaui batas membangun dinasti politik. Tidak hanya memasang anak dan menantunya sebagai pejabat eksekutif di tingkat daerah, tapi melebarkan sayap hingga ke lembaga yudikatif melalui perkawinan adiknya, Idayati dengan Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman.

"Jika kedaulatan rakyat dilanggar oleh pemerintahan hari ini (Eksekutif Legislatif dan MK), kepada siapa lagi rakyat mengadu?" ujar Gde Siriana dalam acara pertemuan itu.

Selain itu, Gde Siriana menilai tata kelola pemerintahan Jokowi sudah ugal-ugalan. Utamanya dari segi perekonomian, di mana utang negara di masanya sudah mencapai Rp 7.052,5 triliun per Maret 2022.

Atas dasar itu Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (Infus) menilai gaya kepemimpinan Jokowi terkesan abai dengan masa depan bangsa.

"Kepemimpinan nasional hari ini ibarat sopir tembak, enggak peduli dengan kerusakan mobil yang diwariskan kepada sopir berikutnya," tuturnya.

Di samping itu, Gde Sirian juga menyampaikan pandangannya terkait minimnya upaya rezim Jokowi memperbaiki sistem demokrasi Indonesia.

Indikator yang dipakainya yaitu mengenai ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20 persen yang masih dipertahankan.

"Demokrasi dengan pemberlakuan presidential threshold 20 persen secara sistematis menghancurkan sistem regenerasi kepemimpinan dalam Parpol. Mereka tidak melakukan regenerasi, lebih suka pemimpin instan yang punya elektabilitas tanpa kapabilitas dan visi seorang pemimpin," ucap Gde Siriana. 

(Agt / Foto: Ist)