Diskusi KAMI, Permintaan maaf presiden ke PKI ditanggapi tegas para tokoh dan pemuda

Jakarta - Pada diskusi kali ini, Jumat sore, 24/2/2023, Koalisi Aksi Menyelematkan Indonesia (KAMI), mengangkat thema
"Mengkaji Pernyataan Presiden tentang Pengakuan Pelanggaran HAM Berat di Masa Lalu dan Dampaknya bagi Kehidupan Sosial, Berbangsa dan Bernegara”.

Hal itu terkait dengan pernyataan Presiden Jokowi yang telah mengakui bahwa pelanggaran HAM yang berat telah terjadi pada berbagai peristiwa di Tanah Air, antara lain peristiwa tahun 1965-1966, hal itu ia sampaikan usai menerima laporan dari Tim Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat (PPHAM) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 11 Januari 2023.

Pernyataan presiden tersebut menuai pro-kontra dikalangan masyrakat, tokoh, akademisi, dll, pasalnya statemen itu dapat menimbulkan persoalan sosial politik dikemudian hari, ditengah keadaan bangsa dan negara yang tidak stabil.

Narasumber dari Ketua Gerakan Bela Negara, Brigjen Purn, Hidayat Purnomo, sampaikan bahwa pada sila pertama Pancasila adalah Ketuhanan yang Maha Esa. Artinya negara ini didirikan atas dasar agama, maka pelanggaran HAM yang terjadi sejak kemerdekaan, hingga sampai KM 50 hingga hari ini adalah melanggar Pancasila dan konstitusi.

Menurutnya sejarah negara kira ditahun 1948, telah jelas nyata bahwa Indonesia mau dibikin komunis. Muso bikin negara Soviet Komunis. Dan pada masa itu banyak ulama dan santri yang menjadi korbannya.

Ia pun menjelaskan bahwa posisi Aidit sebagai petinggi PKI saat itu berkiblat ke Peking, sedangkan Muso ke Soviet. PKI saat itu ingin bikin angkatan ke lima yang dipersenjatai, tapi ditolak TNI. Pihak yang menolak itu adalah mereka yang dibunuh PKI di Lubang Buaya, yang dikenal dengan Pahlawan Revolusi korban G30S/PKI.

Kenyataannya saat ini mereka ingin memutar balikkna fakta yang sebenarya dengan berbagai upaya propaganda.

Pada peristiwa itu, tak ada kyai, santri yang memulai membunuh. Fakta dari berbagai kesaksian jelas PKI yang memulai, berikutnya Gerwani dengan melakukan operasinya di masjid.

"Saya ingatkan kepada TNI yang masih dinas, tolong direspons situasi ini," tegas Purnomo didepan peserta diskusi.

Sejak 1998 semua lini bangsa sudah dimasuki komunisme. Bahkan sekarang ada perintah Lubang Buaya dihancurkan. Ini bahaya, jika dilakukan akan terjadi konflik horizontal. Dan jika terjadi konflik maka kemudian negara lain akan masuk ke Indonesia. Untuk antisipasinya, maka TNI harus bikin kontigensi plan.

Purnomo singgung bahwa dahulu masih ada surat bebas G30SPKI, tapi ironis dimasa sekarang sudah tak diberlakukan lagi.

Padahal menurutnya, terkait hal ini, dulu sudah pernah terjadi rekonsiliasi secara alami, tapi kenapa sekarang dimunculkan lagi. Presiden meminta maaf kepada PKI.

"Batalkan, Presiden harus memikirkan ekonomi rakyat morat marit, masalah pemilu yang memanas, TNI harus memikirkan langkah tepat menghindari negara ini hancur," tegasnya.

Selanjutnya mantan juru bicara Presiden Gus Dur, Adhie Massardi sampaikan fakta sejarah saat benteng Orba roboh ditahun 1998, Gus Dur meminta maaf pada Pramoedya Ananta Toer. Demikian juga Pram minta maaf, keduanya saling memaafkan atas nama pribadi atau NU. Gus Dur menjawabnya terserah, mau atas nama siapa silakan.

Menurut Mas Adhie, permintaan maaf ini tidak bisa dikaitkan dengan ganti rugi oleh negara. Persoalan yang tidak bisa diselesaikan kenapa dipaksa diselesaikan, ungkap Adhie Masardi.

Narasumber selanjutnya sosiolog politik UNJ, Ubedilah Badrun menyampaikan bahwa hal ini tidak punya legitimasi moral, faktanya Pelanggaran HAM terus terjadi. Pada tahun 2019 lalu juga terjadi penembakan mahasiswa, lalu Pemilu tahun lalu ratusan petugas TPS meninggal, puluhan bawaslu terbunuh, peristiwa KM 50, yang menewaskan 6 anak muda ditembak mati.

Statemen Jokowi itu seolah olah ingin jadi pahlawan, faktanya semua NGO menyatakan pernyataan Jokowi soal pelanggaran HAM itu telat.

Ubedilah meyakini bahwa ini hanya aksesoris politik saja dari Jokowi. Pernyataan Jokowi mengandung persoalan sebab tidak clear di depan publik. Siapa aktornya? Yang terbunuh para jenderal, di masyarakat ada pembunuhan, siapa aktornya?

"Aktornya kompleks, tidak tunggal. Tidak bisa diarahkan pada satu entitas," tegas Ubedilah.

Talangsari, siapa aktornya?

"Presiden jangan ngomong gitu. Bersihkan dulu orang orang di lingkaran istana yang melanggar HAM," tambahnya.

Peristiwa Semanggi 1 dan 2, siapa aktornya. Di mana mereka sekarang? Ada peristiwa Aceh dan Papua 2002 dan 2003. Siapa aktornya?

Kalau bicara aktor maka Soekarno, Soeharto, Wiranto, Habibie, Prabowo.

Kenapa kasus Munir gak dimasukkan sebab Presidennya Megawati.

Pelanggar HAM ada di istana dan dilindungi. Kalau tidak ada yang melawan, mereka akan jalan terus.

Menurut Tim penyelesaian Non-Yudisial ini dampaknya akan dahsyat, karena berdampak pada ekonomi, bisa puluhan triliun, ujar Ubedilah.

Ketegangan sosial akan naik. Menimbulkan spekulasi di masyarakat. Mengapa tidak menggunakan landasan UU 26 tahun 2000? selain itu juga akan membuka luka lama. Non PKI juga akan jadi korban.

Dalam diskusi ini juga hadir narasumber Prof Edi Swasoni, Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo dan Bachtiar Chamsyah.

(Agt/PM).