News and Education Versi penuh
Daerah

GETAR Sumut Soroti Konflik Lahan Ramunia, Desak Penyelesaian di Momentum Kunjungan Panglima TNI

Deli Serdang, 4 Juli 2025 — Gerakan Rakyat Tanpa Partai (GETAR) Sumatera Utara menyoroti konflik lahan yang berkepanjangan di kawasan Ramunia, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Polemik ini menc...

Oleh herwanto2582@gmail.com 09 Jul 2025 00:53 2 menit baca

Deli Serdang, 4 Juli 2025 — Gerakan Rakyat Tanpa Partai (GETAR) Sumatera Utara menyoroti konflik lahan yang berkepanjangan di kawasan Ramunia, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Polemik ini mencuat di tengah gencarnya program swasembada pangan yang saat ini didorong pemerintah pusat, bekerja sama dengan berbagai lembaga, termasuk TNI dan Polri.

Ketua GETAR Sumut, Muhammad Iqbal, menegaskan bahwa pihaknya mendukung penuh program swasembada pangan nasional, namun mengingatkan agar program tersebut tidak mengabaikan hak-hak petani lokal yang selama ini mengelola lahan secara turun-temurun.

"Program swasembada pangan harus berpihak pada rakyat, terutama para petani di daerah tersebut. Jangan sampai program yang mulia ini justru menimbulkan konflik dengan petani yang sudah puluhan tahun menggantungkan hidup dari lahan tersebut," ujar Muhammad Iqbal.

Iqbal menyoroti konflik lahan di Ramunia yang hingga kini tak kunjung selesai, meskipun sudah melalui berbagai proses mediasi dengan sejumlah lembaga terkait. Bahkan, sebelumnya telah ada surat perjanjian yang ditandatangani oleh PUSKOPAD Kodam I/BB. Namun demikian, kepastian bagi para petani hingga saat ini belum juga terwujud.

Dalam waktu dekat, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dijadwalkan akan mengunjungi Sumatera Utara dalam rangka Panen Raya Padi di Desa Ramunia, Kecamatan Pantai Labu. GETAR Sumut memandang kehadiran Panglima TNI tersebut sebagai momentum penting untuk menyampaikan aspirasi langsung terkait nasib para petani Ramunia.

"Kami berharap kehadiran Panglima TNI menjadi titik awal penyelesaian persoalan ini. Program swasembada pangan tidak boleh dijadikan alat untuk meminggirkan masyarakat lokal. Sebaliknya, TNI harus hadir sebagai mitra strategis petani, bukan sebagai pihak yang memonopoli lahan atau memiliki kepentingan bisnis terselubung," tegas Iqbal.

Menurutnya, program ketahanan pangan seharusnya menjadi ajang kolaborasi yang sehat antara pemerintah, TNI, dan masyarakat, dengan menjadikan petani sebagai garda terdepan dalam pengelolaan lahan.

"Petani harus menjadi subjek, bukan objek. Kami meminta TNI dapat bergandengan tangan dengan petani dalam mewujudkan pertanian yang produktif, berdaulat, dan berkeadilan di negeri ini," pungkas Iqbal.


Kontak Media:
Muhammad Iqbal
Ketua GETAR Sumut
📞 081264782333
✉️ muhammad911iqbal@gmail.com