Jumhur Hidayat: Jangan Sampai Saya Dipaksa Anggota Umumkan Mogok Nasional Pelabuhan

Keterangan Foto : Ketua DPP KSPSI bersama Pimpinan-Pimpinan Unit Kerja Pelabuhan - Foto : Ist.

Jakarta | Dalam sambutan acara Musyawarah Nasional ke VI Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia - Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSPMI-KSPSI) yang digelar di Puncak Bogor, Jawa Barat, pada Selasa (29/3/22), Ketua DPP KSPSI, Moh Jumhur Hidayat menyoroti berbagai hal perkembangan ekonomi saat ini.

Dalam sambutannya itu Jumhur Hidayat sampaikan bahwa semakin berkembangnya perekonomian suatu bangsa akan ditandai dengan lalulintas barang yang semakin banyak dan beragam.

Karena itu menurutnya dalam skala besar maka jalur laut atau maritim pastilah yang akan ditempuh.

"Pekerja Maritim harus siap menyongsong dinamika ekonomi itu", kata Jumhur Hidayat, di Wilayah Puncak Bogor saat memberi sambutan dalam Munas VI FSPMI-KSPSI (29/3/22).

Ketua Umum DPP KSPSI mengatakan perlunya peningkatan kualitas Pekerja Maritim dan berbagai instansi terkait harus bersinergi untuk itu.

"Saya dapat info Saudara-saudara seperti dibiarkan sendiri, bahkan malah mau ada sistem baru yang membuat kesejahteraan Pekerja Maritim sekarang makin tidak pasti. Ini ndablek namanya. Bina dan bantu aja belum, malah mau ganti sistem", tegas Jumhur yang disambut tepuk tangan riuh peserta Munas.

Para anggota FSPMI yang mayoritas bekerja sebagai Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di berbagai pelabuhan laut ini, tidak hanya berkiprah di pelabuhan di Jawa tapi bahkan hingga ke Merauke. Di Merauke saja ada 4.200 Pekerja, belum lagi puluhan ribu Pekerja Bongkar Muat lainnya yang tersebar di Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi.

"Pekerja yang ada di bawah KSPSI, tersebar hingga lebih dari 140 pelabuhan besar hingga kecil, internasional maupun domestik. Artinya kalau mau ada perubahan sistem maka harus berdialog dengan mereka, jangan main ganti semaunya. Jangan sampai nanti saya didesak dan dipaksa anggota untuk umumkan mogok pelabuhan secara nasional", kata Jumhur dengan nada geram.

Seperti diketahui saat ini Pelindo dan Otoritas Pelabuhan akan menggantikan sistem bongkar muat di pelabuhan, sehingga Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) yang tergabung dalam Koperasi Primer TKBM akan dihapuskan.

"Padahal sistem Koperasi ini sudah berjalan puluhan tahun dan berjalan lancar walau tanpa dukungan dari Otoritas Pelabuhan dan Pelindo," tutup Ketua DPP Jumhur Hidayat disambut aplaus seluruh peserta Munas.