KAMI : Tak Ada Alasan Tunda PEMILU, 1955 Tetap Jalan Walaupun Krisis

Masih Soal Tunda Pemilu, KAMI : 1955 Gelar Pemilu Saat Ekonomi Politik Krisis

Jakarta | Anggota Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Gde Siriana, mengkritik wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden yang disampaikan Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan, bahwa menurutnya pernyataan Luhut Binsar Pandjaitan tersebut sudah keblinger.

“Pertama, LBP keblinger soal konstitusi, masa jabatan presiden ya sudah ditentukan 2 periode, 2×5 tahun. TITIK! Jadi jika pada waktunya Jokowi gak mau turun, ya rakyat yang akan turunkan!”, Ujar Gde Siriana.

Ia pun melanjutkan alasan berikutnya, bahwa pernyataan Luhut tersebut dapat menutup harapan rakyat yang mengidamkan pemerintahan yang lebih baik dibanding rezim Jokowi ini.

“Alasan kedua, Pilpres sebagai bagian dari pembangunan demokrasi harus diselenggarakan demi lahirnya pemerintahan yang demokratis. Setiap Pilpres dan Pileg adalah harapan baru masyarakat terhadap masa depan rakyat dan negara, apapun situasinya. Contoh Pemilu pertama 1955 dilakukan saat kondisi ekonomi dan politik tidak kondusif. Tetapi demi lahir pemerintahan yang demokratis tetap dilakukan pemilu 1955. Jadi pernyataan LBP ini menutup harapan rakyat untuk lahirnya pemerintahan yang lebih baik dari hari ini.” ungkap Gde.

Disisi lain Gde melihat inkonsistensi rezim ini dengan alasan Covid , tapi pelaksanaan Pilkada 2020 bisa berbeda dengan wacana penundaan pemilu 2024.

“Ketiga, jika hari ini LBP menggunakan alasan kondisi ekonomi yang masih menghadapi Covid19, ini pun tidak konsisten ketika pemerintah tetap memaksakan Pilkada saat Covid-19 pada 2020, yang banyak diprotes publik.” ungkapnya.

Yang terakhir dikhawatirkan Gde, adalah siasat ketiadasediaan dana anggaran KPU untuk Pileg dan Pilpres, KPU menjadi alasan terakhir dan ini yang menjadi sandiwara yang sangat berbahaya.

“Jadi pernyataan LBP ini jangan2 diarahkan pada alasan ketidaktersediaan anggaran KPU untuk Pileg & Pilpres, dengan demikian jk KPU menyerah tdk bisa, maka KPU yang akan dijadikan bantalan untuk menunda pemilu. SIKAP ngotot LBP ini tentu saja tidak dapat dipisahkan dari presiden, mengingat LBP adalah Menko Senior. Jadi ini ada sandiwara besar dalam konspirasi menghancurkan kedaulatan rakyat.” Tutup Gde Siriana Yusuf.