"Rakyat Berdaulat" Tolak Presidential Threshold

Foto : Ist.

Jalurdua.com - Jakarta | "Rakyat Berdaulat Menolak Presidental Threshold" gelar diskusi jelang tutup tahun terkait persyaratan Pilpres, di kawasan Warung Buncit Jakarta, Selasa, 1/12/2021.

Acara digelar secara online Zoometing dan offline 50%, dengan tetap ikuti protokol Covid-19. Hadir sebagai narasumber Fuad Bawazir, Tamsil Linrung, Eggi Sudjana, Daud Poliraja, Habib Umar Al Hamid, Rizal Ramli, Aminudin, Hendrajit, Abah Roudh Bahar.

Adanya President Threshold ini menurut para Tokoh dari AKRAB bisa diartikan mengebiri Demokrasi Pemilu dalam pemilihan Calon Presiden dan Wakil Presiden di tahun 2024, begitu juga yang disampaikan oleh para Tokoh terkemuka tersebut bahwa Hak dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden itu bukan hanya milik Partai Politik saja tapi milik Non Politik karena mereka jugalah termasuk pemegan saham republik. Diharapkan juga adanya harapan Presiden Threshold 0% atau Mahkamah Konstitusi juga ikut menolak Presiden Threshold sebelum memasuki Pemilu 2024 karna tidak sesuai dengan UU Nomor 7 tahun 2017.

Tentang terkait UU Nomor 7 tahun 2017 dapat kita bisa baca UUD NKRI 1945, hasil Amandemen, didalam pasal 6 A ayat 3 & 4 yang disebutkan perlu ada Ambang Batas Keterpilihan sebagai upaya untuk menyeimbangkan antara popularitas dengan prinsip keterwakilan yang lebih lebar dan menyebar. Sebaliknya, tentang Ambang Batas Pencalonan tidak ada sama sekali dan justru disebutkan pasal 6A ayat 2 yang tertulis ; "Pasangan calon Presiden dan Wakil Presidrn diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan Pemilu".

Ketua DPD Lanyalla Mahmud Matalitti bahwa ; faktanya, Presidential Thershold mengerdilkan potensi bangsa, karena sejatinya negeri ini tidak pernah kekurangan calon pemimpin tetapi kemunculannya digembosi aturan main yang sekaligus mengurangi pilihan rakyat untuk menemukan pemipin terbaiknya dan semakin sedikit kandidat yang bertarung akan semakin mengecilkan peluang munculnya Pemimpin yang sesua keinginan rakyat.