Soal Capres, Ternyata Khofifah Miliki Keunggulan

Gub Jatim, Khofifah Indar Parawansa dalam aktivitasnya di Kantor Gubernur Provinsi Jawa - Timur - Foto: Ist.

Jakarta | Tidak seperti kebanyakan pemimpin lainnya yang banyak tampil dalam pemberitaan dengan aneka manuver, hingga soal hasil surveynya, meski kinerjanya belum tentu sesuai dengan apa yang disampaikan.

Terkait hal itu, Direktur Eksekutif Lembaga Lingkar Studi Demokrasi Indonesia (LiDI) Ainul Mutaqin menyebut Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa ternyata layak bersaing sebagai capres pada Pilpres 2024 mendatang.

"Beliau layaknya capres, bukan calon wakil presiden," ujarnya saat memaparkan hasil kajian dan diskusi yang digelar lembaganya di Surabaya, Kamis 24/2/2022.

Menurut Direktur LiDI, ada enam alasan tokoh layak maju pilpres. Pertama, tidak terlibat korupsi, tidak terlibat konflik sumber daya alam. Ketiga, tidak terkait politisasi isu agama. Bukan bagian dari oligarki politik atau kartel. Kelima, bukan bagian dari dinasti politik, dan keenam, tidak berisik di media sehingga melupakan prestasi, alias banyak bicara dimedia tapi tak sebanding dengan prestasinya.

"Tanpa enam indikator itu, tokoh tersebut akan sulit mewujudkan visi Indonesia menuju 2045," ungkapnya.

Menurutnya Khofifah Indar parawansa sudah memenuhi semua indikator itu sehingga layak memimpin Indonesia.

"Mengapa Khofifah? Sebab, kami menilai tokoh-tokoh lain bahkan yang sementara ini hasil surveinya unggul tidak memenuhi enam indikator penting itu," kata dia.

Sementara itu, Divisi Sosialisasi LiDI Satria Unggul Wicaksana menjelaskan Khofifah mendapat keuntungan karena kepala daerah lebih diminati dalam pilpres. Dia mengatakan pihaknya memiliki tiga klasifikasi latar belakang capres, yakni kepala daerah, menteri, dan ketua partai politik.

“Di antara tiga latar belakang itu, kepala daerah sedang menjadi tren sekarang," tutupnya.

Dari rekam digital, diketahui Khofifah miliki berbagai pengalaman organisasi kemahasiswaan, kemasyarakatan, dan partai politik, dll. Alumnus Universitas Indonesia dan Universitas Airlangga ini, sebelum terpilih menjadi Gubernur Jawa Timur, pernah menjadi wakil rakyat di tingkat pusat (DPR-RI), menteri peranan wanita, dan menteri sosial.