Ada Sinyal Kekhawatiran PDI-P dibalik Koalisi Dini Golkar, PAN, PPP

Jalurdua.com - Jakarta |  Panggung politik tanah air menuju Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 kian menghangat. Terbentuknya Koalisi Indonesia Bersatu yang dihimpun oleh Partai Golkar,...

Ada Sinyal Kekhawatiran PDI-P dibalik Koalisi Dini Golkar, PAN, PPP
Bacakan Artikel

JALURDUA Jakarta |  Panggung politik tanah air menuju Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 kian menghangat.

Terbentuknya Koalisi Indonesia Bersatu yang dihimpun oleh Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) rupanya mendapat sorotan dari pemilik saham politik terbesar, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

Oleh PDI-P, munculnya koalisi ini dikhawatirkan mengganggu jalannya pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Memang, ketiga partai menjadi bagian dari koalisi pemerintahan saat ini. Bahkan, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa merupakan anggota Kabinet Indonesia Maju, masing-masing sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian serta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas.

Komentar PDIP Soal Koalisi Indonesia Bersatu, Jangan Bawa Kontestasi Terlalu Awal

Sementara, pihak Indonesia Bersatu sendiri mengeklaim, koalisi mereka terbentuk sesuai harapan presiden.

Sentilan PDI-P

PDI-P mengaku tak ingin kemunculan Koalisi Indonesia Bersatu yang membawa agenda politik 2024 mengganggu jalannya pemerintahan.

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, kepentingan rakyat harus didahulukan.

"Jangan membawa kontestasi terlalu awal, yang kemudian membuang energi kita bagi perbaikan dan kemajuan bangsa dan negara pasca pandemi. Ini yang kita dorong," kata Hasto saat ditemui di Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat (20/5/2022).

Hasto juga mengingatkan, pemerintahan Jokowi-Ma'ruf berdiri atas kerja sama antarpartai politik. Kerja sama itu membawa mandat rakyat yang begitu besar.

Dia mengeklaim, partainya memiliki tanggung jawab untuk terus mengingatkan besarnya mandat rakyat terhadap pemerintahan saat ini.

Lanjut ke Halaman 2
Pilih Halaman: