Lawan Oligarki, Akankah Kota Solo Menjadi Motor Perubahan pasca HUT Mega Bintang ke 25
Oleh : Agusto Sulistio – Pegiat Sosmed. Dua puluh lima tahun silam, tepatnya tahun 1997 kota Solo menjadi simbol lahirnya gerakan massa yang inginkan perubahan. Kota yang tenang kala itu berubah m...
Oleh : Agusto Sulistio – Pegiat Sosmed.
Dua puluh lima tahun silam, tepatnya tahun 1997 kota Solo menjadi simbol lahirnya gerakan massa yang inginkan perubahan. Kota yang tenang kala itu berubah menjadi simbol lahirnya kebangkitan rakyat. Semangat membara rakyat Solo yang dipimpin oleh Mudrich Sangidu bergerak dan menjalar ke kota lainnya.
Gerakan Mega Bintang setahun kemudian berhasil mewujudkan reformasi dengan ditandai mundurnya Pak Harto dari jabatannya sebagai presiden RI ke dua pada bulan Mei 1998.
Terkait langsung atau tidak yang sebabkan mundurnya orang nomor satu satu orde baru oleh gerakan Mega Bintang tentu perlu diteliti lebih lanjut. Namun tak bisa dipungkiri bahwa dalam kenyataannya Mega Bintang turut andil soal wujudkan perubahan berbagai sistem politik diakhir pemerintahan orba.
Mega Bintang merupakan rangkaian gerakan menuntut perubahan dari serangkaian gerakan mahasiswa - rakyat sebelumnya sejak peralihan kekuasaan Presiden Soekarno (Orde Lama) ke Presiden Soeharto (Orde Baru). Gerakan tersebut antara lain gerakan perubahan tahun 66 (angkatan 66), gerakan 15 Januari 1974 /MALARI (angkatan 1974), gerakan 27 Juli 1996, dll.
Ada keunikan tersendiri dari gerakan "wong cilik" Mega Bintang kala itu, yakni gerakan dimulai dari Kota Solo, Jawa Tengah, dimana secara politik pemerintahan kota ini saat itu identik dengan keluarga besar Presiden. Selain itu Solo merupakan kampung halaman keluarga besarnya.
Namun kenyataannya pandangan itu berubah seketika, saat gerakan wong cilik yang merupakan gabungan Partai PPP dan PDI saat itu berkolaborasi untuk berupaya menggeser hegemoni kekuasaan yang didukung oleh kekuatan Golongan Karya yang merupakan Partai pemenang mayoritas disetiap Pemilu jaman Orba.
Mega Bintang bak barongsai naga yang menggeliat kesana-kemari, gerakannya masuk ke setiap kota di pulau Jawa. Kehadiran Mega Bintang (PPP - PDI) kala itu selalu dinanti wong cilik.
Tokoh penggerak Mega Bintang, Mudrich Sangidu, yang juga fungsionaris PPP dan nama-nama tokoh PPP kala itu seperti Sri Bintang Pamungkas menjadi icon perubahan para Mahasiswa lintas kampus dan wong cilik.
Mega (Megawati - PDI) mendapat banyak dukungan wong cilik yang tergabung dalam gerbong Mega Bintang (Megawati - Bintang/lambang PPP).
Dukungan itu puncaknya berasal dari peristiwa 27 Juli 1996, setelah Kantor DPP PDI (Jl. Teuku Umar) direbut secara paksa oleh kelompok yang menamakan Kubu Surjadi - Fatimah Ahmad.
Kini peristiwa itu telah berlalu 25 tahun, situasi politik Indonesia hari inipun kembali bergejolak. Berbagai kebijakan banyak melahirkan peristiwa yang menyinggung pada kehidupan rakyat.
Kepemimpinan Jokowi seolah menjadi bagian dari pengulangan sejarah masa lalu. Banyak pendapat yang menghiasi headline media massa digital bahwa persoalan bangsa saat ini disebabkan oleh kapitalis Oligarki yang telah dominan mengatur negara. Sehingga banyak kebijakan yang seharusnya domain pemerintah dilakukan oleh swasta, alhasil rakyat sebagai target kemakmuran menjadi terkikis akibat adanya praktek KKN dan Oligarki yang kelewat batas.
Di HUT ke 25 tahun Mega Bintang di Solo hari ini, kita kembali diingatkan ke masa lalu tahun 1997. "Dari Solo wong cilik Mega Bintang bergerak."
Saat ini, mungkin suatu kebetulan Presiden RI Joko Widodo dan Ibu Negara berasal dari Kota Solo. Dan kebetulan juga Walikotanya kota Solo putranya Pak Presiden. Bedanya dengan jaman Orba tahun 1997 saat Mega Bintang bergelora, kota Solo saat itu Walikotanya bukan putra/putri dari Pak Harto.
Terlepas soal sama atau tidak masa lalu (1997) dan hari ini di kota Solo, bahwa kenyataanya hari ini HUT 25 tahun Mega Bintang menggelar Dialog Nasional yang berjudul "Kedaulatan Rakyat vs Oligarki dan KKN".
Dari judul Dialog tersebut mengisyaratkan bahwa keadaan bangsa sedang tidak baik-baik saja, dan kota Solo sebagai tempat acara secara tak langsung mensyiarkan sebagai kota perlawanan terhadap Oligarki dan KKN.
Lalu apa bedanya dulu saat Mega Bintang 1997 bergerak dengan gerakan dalam HUT 25 Mega Bintang hari ini? Bedanya adalah dulu gerakan Mega Bintang terfokus pada Rezim Orba yang saat itu diidentikkan kepada Preaiden, dan hari ini gerakan terfocus pada Oligarki dan praktek KKN, belum terfokus pada sosok personal.
Meskipun gerakan dalam HUT 25 Tahun Mega Bintang belum terfokus dan mensyiarkan kepada sosok siapa perlawanan akan dituju, namun dalam pikiran banyak orang dapat meraba sosok siapakah yang akan dituju. Semua bisa dirasakan oleh kita sehari-hari, betapa hidup kian berat dan sulit.
Sambutan tuan rumah yang juga merupakan pencetus gerakan wong cilik Mega Bintang, Mudrich Sngidu telah sampaikan dengan tegas, bahwa kita tak takut dan kita akan melawan setiap tindakan yang tidak pro kepada rakyat, dan senantiasa akan berhadapan dengan ketidak adikan dan kedzaliman.
Sambutan tegas Mudrich pun senada yang disampaikan oleh para narasumber Dialog Nasional "Kedaulatan Rakyat vs Oligarki dan KKN" yakni; Rocky Gerung, Muh Jumhur Hidayat, Syahganda Nainggolan, Sugeng Waras, Ferry Juliantono, La Nyalla Mattalitti, Lieus Sungkarisma.
Tentu dari Thema Dialog Nasional tersebut menjadi sebuah harapan besar seluruh anak bangsa yang kini merasakan betapa kejamnya praktek kapitalisme Oligarki serta kerugian rakyat akibat praktek KKN yang dilakukan oleh oknum pejabat negara.
Mega Bintang yang dahulu menggelinding bak bola salju diharapkan bukan hanya sekedar bagian dari sejarah masa lalu, namun dapat menjadi sebuah pengulangan gerakan yang konkrit dimasa kini untuk membebaskan rakyat dari tirani kekuasaan oligarki dan praktek KKN yang menyengsarakan rakyat. Gerakan HUT Mega Bintang jangan menjadi ajang nostalgia romantisme.
Sangatlah bijak bila gerakan melawan kekuasaan oligarki tidak mengedepankan pikiran semata namun diperlukan objektifitas, yakni melihat fakta realitas keadaan disekitar kita, meminjam kalimat bijak Tokoh MALARI, dr. Hariman Siregar: "jangan kedepankan pikiran kita tanpa lihat realita keadaan masyarakat."