Guru Bukan Beban, Melainkan Pilar Negeri

JALURDUA Pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang menyebut gaji guru dan dosen sebagai “tantangan beban negara” sungguh mengiris nurani. Diucapkan dalam forum ilmiah di ITB, kalimat itu mungkin diniatkan sebagai analisis fiskal. Namun di telinga para pendidik, ia terdengar sebagai pengabaian terhadap jasa mulia mereka yang tak ternilai.

Sejak awal republik berdiri, guru bukanlah sekadar profesi. Mereka adalah penopang peradaban, penggiring generasi dari gelap menuju terang. Bung Karno pun menegaskan, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai guru dan kaum intelektualnya. Maka ketika seorang menteri keuangan menyebut kesejahteraan pendidik sebagai beban, ada yang keliru secara mendasar dalam cara negara memandang pendidikan.

Ya, APBN memang terbatas. Negara punya banyak kewajiban, dari infrastruktur, kesehatan, hingga subsidi energi. Namun mengategorikan gaji guru sebagai “beban” adalah kesalahan paradigma. Sejahteranya guru bukanlah pengeluaran, melainkan investasi. Setiap rupiah yang diberikan pada guru, sesungguhnya ditanam untuk menuai generasi emas di masa depan.

Sayangnya, komentar itu seolah membuka jalan menuju privatisasi pendidikan—sebuah skenario di mana hanya yang berduit yang bisa mendapat kualitas. Padahal konstitusi dengan tegas menjamin pendidikan sebagai hak setiap warga negara. Jika pemerintah mulai menganggap biaya pendidikan sebagai beban yang harus dibagi ke masyarakat, bukankah itu sama saja dengan melepaskan tanggung jawab konstitusionalnya?

Lebih dari sekadar soal fiskal, pernyataan itu juga menyangkut harga diri guru. Mereka yang bertahun-tahun mengabdi dengan gaji minim kini dicap sebagai pemberat anggaran. Tidak heran jika gelombang protes bermunculan: dari guru di pelosok, akademisi, hingga tokoh muda seperti Jerome Polin yang mengingatkan bahwa tanpa guru, tidak akan ada dokter, insinyur, bahkan menteri keuangan itu sendiri.