Jurus Keluar dari Pandemi, Kemenkes: Vaksinasi, 3M dan Hidup Sehat

JALURDUA Jakarta - Kementerian Kesehatan menilai, kondisi pandemi Covid-19 yang berdampak negatif ke berbagai dimensi kehidupan perlu mendapatkan intervensi pemerintah dalam penanganannya melalui upaya-upaya yang relevan dan sejalan dengan program pemulihan kesehatan maupun ekonomi.

Menurut Staf Ahli Menteri Kesehatan Bidang Ekonomi, dr Mohammad Subuh, apabila terjadi peristiwa global public health, seperti pandemi COVID-19 ini, maka negara harus mengantisipasi potensi penyebaran virus dan pengedalian penyakit.

"Permasalahan ini telah menimbulkan berbagai efek, pertama tentu kita berhadapan dengan masalah kesehatan, kedua perekonomian. Saya melihat keamanan juga sudah mulai terganggu," ucap Subuh dalam dialog bertema Pencegahan dan Pengobatan yang digelar Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), seperti dikutip di Jakarta, Minggu (20/12).

Dari sisi ekonomi, dia mengatakan bahwa kondisi pandemi Covid-19 harus dikendalikan, karena sumber daya di bidang kesehatan maupun anggaran pemerintah juga terbatas. “Saya kira pemerintah kita sudah all out. Dari sektor kesehatan dananya begitu besar, stimulus perekonomian juga dananya besar. Tujuannya satu, ingin menyehatkan individu, karena kalau individu sehat akan membuat produktivitas meningkat," paparnya.

Perawatan pasien COVID-19 diketahui menelan biaya besar, rata-rata Rp184 juta per orang. Perawatan yang mahal ini karena memerlukan perawatan secara khusus, “Kalau memerlukan perawatan, misalnya ICU itu satu hari Rp15 juta, apalagi menggunakan ventilator. Kemudian apabila ada penyakit penyerta, ditambah lagi rata-ratanya menjadi Rp17 juta per hari. Kondisi inilah yang harus dihindari, semua biaya saat ini tanggung jawab negara," jelasnya.