Kasus Mafia Tanah Hutan Register Lampung Terungkap, DPR: Usut Tuntas yang Back Up

Karena itu Sudin meminta masyarakat menyadari bahwa klaim ataupun pengubahan status hutan register ini tidak mungkin bisa dilakukan.

"Masyarakat harus tahu bahwa lahan yang berada di kawasan hutan register atau hutan lindung itu tidak bisa dijadikan hak milik," kata Sudin.

Sudin menambahkan, Komisi IV DPR RI yang membidangi pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan, dan kelautan mengapresiasi jajaran Polda Lampung yang berhasil mengungkap kasus mafia tanah kawasan hutan register tersebut.

Namun Sudin mengingatkan agar kasus tersebut diusut secara tuntas, terlebih kasus ini adalah permainan mafia tanah dengan objek lahan milik negara.

"Kami minta agar kepolisian mengusut tuntas masalah ini, siapa yang back up siapa yang bermain-main di belakangnya," kata Sudin.