Kasus Pungli P3K Kadisdik Padangsidimpuan Ditutup ; "JMB Tabagsel Minta Tegakkan Supremasi Hukum"

JALURDUA Padangsidimpuan - Jaringan Mahasiswa Bersatu tapanuli bagian selatan (JMB TABAGSEL) melakukan aksi unjuk rasa jilid lll di kantor Kejaksaan negeri kota padang sidimpuan dan Mapolres Kota Padangsidimpuan masalah dugaan kepala dinas pendidikan memeras para guru honorer untuk membayar UPETI sebesar Rp 30 juta Kamis, (13/7/2023).

Amrul Syafi'i Hrp Ketua JMB TABAGSEL mengatakan
Persoalan kasus dugaan yang dilakukan kepala dinas pendidikan yang telah memeras para guru honorer untuk membayar UPETI sebesar Rp 30 juta dan juga yang telah mempersulit penerbitan surat pengajuan rencana penempatan (SPRP) terhadap sekitar 49 guru honorer, dengan maksud untuk memenuhi syarat pengangkatan PPPK. Ini masih segar di ingatan dan masih sangat hangat di perbincangan di kalangan masyarakat.

Ungkap beliau saat orasinya, massa jmb menuntut penegak hukum agar menjalankan Supremasi hukum secara korektif.

" sebelumnya di ketahui, bahwa APH dalam hal ini kejaksaan negeri kota padang sidimpuan telah mengambil langkah menangani kasus dugaan pungli yang dilakukan oleh kadisdik, dan pihak kejaksaan juga sebelumnya telah membuat surat pemangggilan (memanggil 49 orang PPPK) untuk dimintai keterangan. Kita berharap agar kejaksaan negeri kota Padangsidimpuan atas tindak lanjut pada persoalan dugaan pungli P3K untuk lebih serius dan memberikan klarifikasi secara terbuka agar tidak terkesan negatif dan tetap menjalankan supremasi hukum yang korektif," tuntut Amrul Syafi'i Hararap dalam Orasinya.

Para Massa Aksi merasa kecewa atas sikap yang diambil oleh pihak kejari kota padangsidimpuan, yang langsung menutup penyidikan kasus dugaan pungli tersebut.