Kegalauan dan Politik Gula-Gula Jokowi

Foto : Ekonomi Bisnis.com

Setidaknya ada tiga isue besar di tanah air yang seharusnya mesti kita cermati bersama secara serius. Pertama, tentang perpindahan IKN (Ibu Kota Negara) yang sudah keluar Undang-Undangnya. Kedua, penundaan Pemilu dan perpanjangan jabatan Presiden yang juga lagi di mainkan orkestrasi politiknya. Ketiga, ancaman krisis dan resesi multidimensi melanda Indonesia.

Menariknya, tiga isu besar ini semestinya tiga hal yang kontradiksi out put dari sumber permasalahan. Namun, entah bagaimana caranya di dalam pemberitaan media mainstream dan buzzer, di sulap menjadi permasalahan terkait yang seolah saling menguatkan. Aneh bukan ?

Misalnya, seharusnya dengan ancaman resesi dan krisis multidimensi ini tak perlu lagi IKN yang butuh biaya sangat besar, cuma di balik, karena pentingnya IKN ini maka perlu jaminan stabilisasi politik dimana di perlukan penundaan Pemilu. Hingga perang Rusia Vs Ukraina pun di kait-kaitkan untuk “mempertebal” alibi pentingnya penundaan Pemilu.

Sontak, isu dan permasalahan ini menjadi ramai di perdebatkan. Antara para kubu orkestrasi pemerintah yang mendukung seperti Ketua PAN, Zulkifli, Ketua PKB Cak Imin, terakhir ketua PBNU KH Yahya Cholil yang baru saja terpilih.

Untuk isue penundaan Pemilu, PDIP, PKS, dan Muhammadiyah termasuk kelompok yang menentang. Termasuk ketua PBB yang juga pakar hukum tata negara Prof Yusril Ihza Mahendra yang menyatakan ada tiga cara secara konstitusional penundaan Pemilu bisa di laksanakan. Yaitu ; melalui amandemen UUD 1945, Dekrit Presiden, dan konvensi hukum tata negara. Namun Prof Yusril menegaskan, tiga cara itu mempunyai konsekuensi yang sangat besar terhadap masyarakat. Karena, opini publik akan menyatakan pemerintah hari ini melanggar konstitusi dan tidak akan dapat legitimasi rakyat. Apabila ini terjadi, maka akan membuka pintu “pembangkaangan” dan perlawanan konstitusional dari seluruh rakyat Indonesia.

Pada titik ini, tiga isu besar ini semakin menarik. Dimana kalau secara akal sehat seharusnya Pak Jokowi selaku Presiden periode ke-dua sudah memasuki masa sakratul maut-nya, namun yang terjadi malah sebaliknya. Episentrum politik nasional masih terkesan terikat secara sentrafullgar pada Jokowi. Jokowi yang seharusnya mulai menurunkan tensinya, justru semakin kuat perannya.

Kalau dimasa Pemerintahan SBY periode ke-dua, Pak SBY pernah curhat tentang para menteri dan elit politik serta pengusahaa dua tahun menjelang habis masa jabatan mulai di tinggalkan, telpon mulai lambat di angkat, dan di undang rapat mulai tak hadir dengan berbagai alasan. (dari berbagai sumber terpercaya)

Disinilah kita bisa melihat, bagaimana sebenarnya Pak Jokowi tentu tidak akan jauh dari apa yang di rasakan Pak SBY menjelang di akhir masa jabatannya. Yaitu “galau” dan memasuki fase post power syndrom.

Namun Jokowi tampaknya belajar cepat akan kondisi itu. Dan sangat tahu bagaimana memainkan kartu truft sebagai penguasa dan memainkan psikologi elit politik tanah air ini.

Maka, di mainkanlah isu tentang perpindahan IKN ini. Apa dimensi dan substansi dari proyek IKN ini ? Semua tak lain adalah implementasi politik gula-gula nya Jokowi. Karena sudah jadi rahasia umum dan seperti yang pernah di kupas majalah Tempo dan banyak media lainnya. Proyek IKN ibarat pembagian kavling proyek masa depan yang bernilai sangat fantastis ribuan trilyun. Ada banyak nama besar dan kelompok elit oligharki di belakangnya.

Proyek IKN ini telah begitu menghipnotis dan mensihir kepala para elit politik Nasional. Sampai PBNU, Ormas Pemuda Pancasila pun ikut berbicara akan bangun kantor Ormas pertama di IKN, mengekor dengan statemen Jokowi ingin bangun tenda dan nginap di IKN.

Sudah terbayangkan bagaimana politik gula-gula IKN ini, menjelma menjadi kavling-kavling sumber daya pundi-pundi barisan pendukung Jokowi. Dan terbukti, Jokowi tak perlu lagi koar-koar habiskan tenaga suarakan perpindahan IKN. Cukup para pendukung yang menikmati gula-gula proyek IKN ini yang berjibaku menggoalkan ketok palu jadi Undang-Undang.

Lalu bagaimana dengan PDIP, Gerindra atau barisan oposisi pemerintaj hari ini ?

Dari berbagai analisa para pengamat yang dikutip oleh banyak media, untuk proyek IKN, PDIP dan Gerindra nampaknya selaras dengan Jokowi. Yang diperkirakan jatah gula-gulanya akan didominasi oleh kedua partai besar ini.

Tinggal tentang penundaan Pemilu ini kita belum lihat sikap tegas dari dua partai besar ini. Secara harfiah, kita semua yakin penundaan Pemilu akan sulit di terima PDIP dan Gerindra. Karena, dua partai ini sudah sepakat akan memajukan duet Prabowo-Puan di Pilpres 2024.

Megawati selaku ketua umum, tentu juga punya kepentingan kuat bagaimana mempertahankan trah darah Soekarno dalam kepemimpinan nasional. Prabowo begitu juga. Pilpres 2024 juga adalah, kesempatan terakhir beliau untuk tampil mengingat usia yang sudah menembus angka di atas 70an tahun.

Untuk isu penundaan Pemilu ini yang otomatis perpanjangan jabatan Presiden, kita lihat Jokowi juga cukup hati-hati memainkan bidak catur politiknya. Ini terlihat, dari yang menyuarakan pertama kali penundaan Pemilu itu adalah dari para pendukung lapis dua-nya Jokowi. Yaitu para ketua partai politik dan salah satu menteri yang secara posisi tidak terlalu strategis. Suara para ketua partai yang bersuara pun adalah mereka yang dalam ingatan publik juga para ketua partai politik yang “punya rekam jejak masalah” dimana keberlanjutan masalahnya itu tergantung Pak Jokowi (Politik sandera).

Artinya, ada hatrik politik tingkat tinggi yang sedang di mainkan. Yaitu trik politik gula-gula tadi. Politik gula-gula berupa jatah kavling dalam keberlangsungan proyek IKN ? Dan politik gula-gula sandera kasus politik. Ibarat ada madu, tapi juga racun dalam satu gula-gula politiknya.

Cuma yang kita sayangkan, gara-gara politik gula-gula inilah kadang-kadang akal sehat politik tidak lagi berjalan. Kepentingan rakyat diabaikan. Sehingga kerusakan demi kerusakan terus melanda negeri ini tanpa ampun.

Dalam kaca mata akal sehat opini publik saat ini adalah, penundaan pemilu, akan sama dengan perpanjangan jabatan Presiden. Perpanjangan masa jabatan Presiden maka akan semakin panjang rezim otoriter ini berjalan. Akan semakin terus bertambah hutang negara yang akan di tanggung rakyat. Akan semakin lama pembungkaman terhadap demokrasi. Akan semakin banyak para aktivis dan ulama terbelenggu tirani hingga dipenjarakan. Akan semakin meluas penyakit Islamphobia yang bisa menghancurkan keharmonisan sesama anak bangsa, akan semakin banyak BUMN tergadai, harga bahan pokok, listrik, BBM, berbiaya mahal. Kesimpulannya, jika semakin lama rezim ini berkuasa, maka bisa jadi rakyat akan semakin menderita, oligharki semakin berjaya.

Hampir 8 tahun rezim ini berkuasa, kerusakan pondasi berbangsa kita juga semakin rusak. Dan sudah tak terhitung para ahli dan pengamat sekelas Faisal Basri, Prof Didik J Rachbini, Said Didu, Rizal Ramli menyampaikan bagaimana bahaya ancaman resesi ekonomi yang akan menimpa Indonesia akibat menjalankan pemerintahan secara ugal-ugalan.

Jokowi yang seharusnya, saat ini menyiapkan masa pensiun dirinya. Justru kelihatan seakan “tak rela” atau tidak siap untuk melepaskan jabatannya yang seharusnya menurut konstitusi UUD 1945 sudah akan selesai 2024, jika perpanjangan masa jabatan dan atau tiga periode direalisasikan.

Seharusnya, saat ini bangsa Indonesia serta para elit politiknya sudah memikirkan dan menyiapkan calon Presiden terbaik setelah ini. Karena Presiden selanjutnya yang akan menampung segala beban permasalahan rezim hari ini.

Ada banyak nama seperti Khofifah Indah Pariwangsa, Gatot Nurmantyo, Rizal Ramli, Ridwan Kamil, Prabowo Subianto, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Erick Thohir, Puan Maharani, Ganjar Pranowo, AHY, Tito Karnavian, Andika Perkasa, Habieb Salim Asegaf, Cak Imin, dll yang belum muncul ke publik.

Seharusnya nama-nama ini yang perlu kita cermati bersama, mana dan siapa yang paling kompeten memimpin Indonesia ke depan. Bukan larut dalam permainan dan buaian politik gula-gula Jokowi. Seharusnya Jokowi melakukan hal-hal baik untuk menutup dari kekeliruan yang terjadi, membuat langkah positif kedepan dengan memberi kesempatan yang sama kepada semua para pemimpin selanjutnya setelah habis masa jabatannya.

Semoga tulisan singkat ini, cepat menyadarkan para elit nasional agar tidak kembali terlena dalam politik gula/gula nya Jokowi. Wallahualam.

Jakarta, 28 Februari 2022