Kegalauan dan Politik Gula-Gula Jokowi

JALURDUA Foto : Ekonomi Bisnis.com

Setidaknya ada tiga isue besar di tanah air yang seharusnya mesti kita cermati bersama secara serius. Pertama, tentang perpindahan IKN (Ibu Kota Negara) yang sudah keluar Undang-Undangnya. Kedua, penundaan Pemilu dan perpanjangan jabatan Presiden yang juga lagi di mainkan orkestrasi politiknya. Ketiga, ancaman krisis dan resesi multidimensi melanda Indonesia.

Menariknya, tiga isu besar ini semestinya tiga hal yang kontradiksi out put dari sumber permasalahan. Namun, entah bagaimana caranya di dalam pemberitaan media mainstream dan buzzer, di sulap menjadi permasalahan terkait yang seolah saling menguatkan. Aneh bukan ?

Misalnya, seharusnya dengan ancaman resesi dan krisis multidimensi ini tak perlu lagi IKN yang butuh biaya sangat besar, cuma di balik, karena pentingnya IKN ini maka perlu jaminan stabilisasi politik dimana di perlukan penundaan Pemilu. Hingga perang Rusia Vs Ukraina pun di kait-kaitkan untuk “mempertebal” alibi pentingnya penundaan Pemilu.

Sontak, isu dan permasalahan ini menjadi ramai di perdebatkan. Antara para kubu orkestrasi pemerintah yang mendukung seperti Ketua PAN, Zulkifli, Ketua PKB Cak Imin, terakhir ketua PBNU KH Yahya Cholil yang baru saja terpilih.

Untuk isue penundaan Pemilu, PDIP, PKS, dan Muhammadiyah termasuk kelompok yang menentang. Termasuk ketua PBB yang juga pakar hukum tata negara Prof Yusril Ihza Mahendra yang menyatakan ada tiga cara secara konstitusional penundaan Pemilu bisa di laksanakan. Yaitu ; melalui amandemen UUD 1945, Dekrit Presiden, dan konvensi hukum tata negara. Namun Prof Yusril menegaskan, tiga cara itu mempunyai konsekuensi yang sangat besar terhadap masyarakat. Karena, opini publik akan menyatakan pemerintah hari ini melanggar konstitusi dan tidak akan dapat legitimasi rakyat. Apabila ini terjadi, maka akan membuka pintu “pembangkaangan” dan perlawanan konstitusional dari seluruh rakyat Indonesia.

Pada titik ini, tiga isu besar ini semakin menarik. Dimana kalau secara akal sehat seharusnya Pak Jokowi selaku Presiden periode ke-dua sudah memasuki masa sakratul maut-nya, namun yang terjadi malah sebaliknya. Episentrum politik nasional masih terkesan terikat secara sentrafullgar pada Jokowi. Jokowi yang seharusnya mulai menurunkan tensinya, justru semakin kuat perannya.