Kian Kritis, Emak-emak : Rakyat Sudah Jatuh Masih Tertimpa Tangga

Ibu Neneng Rusniasih (Rabbaniah Kota Bekasi) - Foto : Ist.

Jalurdua.com - Jakarta | Kehadiran Emak-emak dalam dunia politik, khususnya aktivitas kritis yang menyentuh kepada hal sosial sehari-hari telah berlangsung lama, tepatnya saat Pilpres 2019 dari kubu Prabowo - Sandi.

Tak semua Enak-emak yang suarakan kritik sosial beraviliasi kepada Prabowo-Sandi, terlebih setelah keduanya masuk kedalam Pemerintahan Jokowi, suara kritis Emak-emak semakin menggelora dan menyebar kesemua wilayah dengan berbagai problematika yang dirasakannya.

Terkait itu, Komunitas Emak-emak dan Milenial Revolusioner, pada Jumat Sore, 18/3/2022 lalu mengisi acara diskusi yang digelar oleh "FORJIS" Moh. Nur Lapong. Diskusi bertajuk "Melawan Keserakahan Oligarki," dengan moderator Muslim Arni digelar di Rumah Kedaulatan Rakyat Guntur, Jalan Guntur No.49, Kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.

Salah satu Narasumber, Neneng dari Komunitas Rabaniyah Kota Bekasi, menyampaikan pandangannya bahwa aturan PSBB yang bertujuan menekan penyebaran Covid-19 dengan melakukan pembatasan berbagai aktivitas bagi semua kalangan, baik kalangan anak Sekolah, Pemerintah, Pekerja Swasta, lapisan pedagang, telah melahirkan tatanan kehidupan kita berubah dalam sekejap.

"Saat penyebaran Covid tinggi yang puncaknya pada sekitar Juni tahun 2021 lalu, banyak masyarakat penderita Covid dirawat, dikarantina, disertai keadaan tenaga medis, obat-obatan dan RS sangat terbatas, akibat jumlah penderita naik drastis, serta tak sedikit saudara-saudara kita saat itu yang wafat," kenang Ibu Neneng Rusniasih dengan mata berkaca-kaca.

Lebih lanjut Neneng sampaikan, pada saat itu banyak pekerja yang terkena PHK, jikapun ada yang masih kerja hanya sebatas part time, kemudian ada pula yang bekerja di rumah "WFH" (Work From Home). Kerja dengan sistem ini masih dikatakan lumayan meski otomatis penghasilan berkurang separuhnya, belum lagi para pedagang yang dilarang berjualan akibat penerapan PSBB, ungkapnya.

Dari berbagai pemberitaan kondisi pandemi Covid memberikan dampak luas secara Internasional, khususnya pada sektor ekonomi, selain kesehatan. Tak saja terjadi di Indonesia, seluruh negara belahan duni mengalami kemerosotan ekonomi, hingga ekonomi masyarakat pun terpuruk, yang dampaknya kepada stabilitas keamanan, kesehatan dan ekonomi. Sehingga akibat keadaan ekonomi sulit maka soal kesehatan, masyarakat sulit lakukan mencegahan, pengobatan, selain oleh minimnya pengetahuan soal Covid itu sendiri.

Oleh karena keadaan yang diakibatkan dari pandemi Covid begitu kompleks, Masyarakat menurut Neneng menjadi tersungkur secara ekonomi, keuangan terkonsentrasi untuk soal kesehatan, jika pun bagi masyarakat yang tidak terkena covid, namun untuk pencegahan diperlukan antisipasi yaitu dengan asupan guna mejaga imun dll agar tidak terkena covid. Beli obat-obat pencegah dan lain-lain sembari kondisi keuangan sudah merosot separuhnya, tegas Neneng.

"Sebelum covid masuk ke Indonesia, masyarakat sudah teriak-teriak di medsos agar pemerintah cepat tanggap namun pemerintah saat itu Menkes mengatakan bahwa covid tidak akan masuk ke Indonesia, padahal sudah ada masyarakat yang terkena covid, merespon keadaan saat itu, (Menkes hanya merespon, "nanti juga sembuh sendiri")," terang Neneng Rusniasih mengenang respon Menkes saat awal Covid mulai masuk ke Indonesia.

Pandemi berlangsung dari tahun 2020 hingga sekarang 2022 dengan aneka varian Covid turunannya.

Menutup paparannya, didepan peserta diskusi Bu Neneng tambahkan bahwa Masyarakat disedot keuangannya dengan keharusan test sweb. Bayangkan, dalam keluarga ada Bapak yang harus test sweb, ada anak yang harus test sweb, misalnya bagi orang yang akan tugas ke luar kota diharuskan test sweb berbayar, sementara penghasilan pun sudah separuhnya, luruh Bu Neneng miris.

"Pemerintah tidak pro kepada rakyat, rakyat dalam dalam ekonomi tersungkur sementara rakyat diharuskan keluar biaya test sweb, selain itu dengan pembatasan aktivitas yang berlevel-level PPKM, sementara warga asing berdatangan, disisi lain pemerintah juga dalam bantuan untuk masyarakat (bansos) itu juga kacau, tidak sesuai harapan," tutupnya. (Yos)