MEMBANGUN KEMANDIRIAN MRO NASIONAL: DARI WACANA MENUJU EKOSISTEM DIRGANTARA MANDIRI

JALURDUA Oleh Teuku Gandawan Xasir*

Lalu lintas penerbangan Indonesia kini menunjukkan pemulihan signifikan, hampir setara dengan kondisi sebelum pandemi. Namun, masih ada fakta yang memprihatinkan: hampir separuh perawatan pesawat dilakukan di luar negeri, terutama untuk mesin dan komponen kritis. Akibatnya, nilai tambah ekonomi, kesempatan kerja, dan pengembangan teknologi nasional mengalir ke luar negeri, padahal potensi pasar MRO Indonesia diperkirakan lebih dari USD 1,5 miliar per tahun. Di sisi lain, hal ini menunda pertumbuhan kapasitas industri dalam negeri dan mengurangi kesempatan tenaga kerja terampil untuk mengembangkan keahliannya.

Untuk mengantisipasi kondisi ini, pemerintah perlu mendorong pembentukan Pusat-Pusat Keunggulan MRO yang fokus pada Airframe, Engine Wide Body, dan Engine Narrow Body. Pusat keunggulan ini akan menjadi inti ekosistem MRO nasional yang terintegrasi, mendorong terbentuknya beberapa MRO tambahan di tingkat berikutnya. Setidaknya tiga sampai empat MRO baru dapat muncul dari ekosistem ini, masing-masing dengan potensi perputaran bisnis sekitar USD 125 juta per tahun hanya dari kontribusi tenaga kerja terlatih. Dengan model ini, Indonesia tidak hanya menghemat devisa tetapi juga membangun kapasitas industri yang berkelanjutan.

Dalam ekosistem tersebut, PT Nusantara Turbin dan Propulsi (NTP) merupakan salah satu pemain yang berkontribusi pada pengembangan kapasitas perawatan mesin dan propulsi. Namun NTP bukan satu-satunya; PT Garuda Maintenance Facility AeroAsia Tbk (GMF AeroAsia) fokus pada perawatan badan pesawat, sedangkan PT Dirgantara Indonesia (PTDI) dan beberapa pabrikan komponen lainnya mendukung sisi manufaktur. NTP berperan sebagai bagian dari jaringan MRO nasional yang saling melengkapi, membantu pengembangan tenaga ahli dan teknologi lokal, serta memperkuat daya saing Indonesia dalam industri dirgantara. Kolaborasi semacam ini memastikan rantai perawatan pesawat di Indonesia lebih efisien, fleksibel, dan berkelanjutan.

Pemerintah memiliki peran strategis sebagai fasilitator dan penjamin keberlanjutan kebijakan. Beberapa langkah strategis dapat ditempuh: