Nafsu Besar Koalisi Gemuk Jokowi

Di sisi lain, koalisi gemuk ini sangat memungkinkan munculnya konflik baik dalam koalisi itu sendiri maupun dalam internal Parpol. Kehadiran PAN sebagai anggota baru koalisi tentu harus difasilitasi presiden Jokowi, yang mana itu akan membagi kue kekuasaan kepada lebih banyak Parpol. Untuk memfasilitasi PAN, maka mekanisme reshuffle akan menjadi zona pertarungan baru antar parpol koalisi gemuk yang sangat kental dipengaruhi agenda Pemilu 2024. Sementara di dalam internal Parpol pertarungan tidak kalah sengitnya, terutama di partai yang lebih terbuka atau tidak dikuasai dinasti keluarga atau figur. Dukungan elit parpol terhadap agenda amandemen kelima yang terkait dengan perpanjangan masa jabatan Presiden/Wakil Presiden, anggota DPR dan DPD akan memperkuat dan memperpanjang status quo dalam internal parpol, sedangkan dalam tubuh parpol masih banyak kader yang berharap mendapatkan posisi setelah sekian lama dalam antrian ‘urut kacang’.
Koalisi gemuk ini bisa saja hanya berlaku jangka pendek terkait kepentingan amandemen kelima, tetapi sangat mungkin juga dimainkan hingga 2024. Jika Presidential Threshold tetap berlaku, secara teoritis Parpol oposisi yang tersisa, yaitu Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat tidak dapat mengusung Capres meskipun kedua parpol tersebut berkoalisi. Mekanisme Capres diperkirakan akan menampilkan Pilpres semu, di mana capres yang ditampilkan hanya dari kalangan partai koalisi gemuk pro pemerintah Jokowi. Di antara mereka bisa saja bertarung serius, tetapi kue yang diperebutkan tetap jatuh di tangan mereka. Tetapi dalam politik hal yang semula tidak diperhitungkan bisa terjadi.

Apa pun nafsu besar koalisi gemuk pemerintah Jokowi seperti dijabarkan di atas, ketika elit-elit politik keblinger dalam memahami demokrasi, maka kesadaran rakyat yang mencintai demokrasi dapat mengacaukan semua permainan politik tersebut. Ibarat dalam permainan catur, ada langkah kuda yang menggarpu Raja, Menteri dan perwira berat lainnya sekaligus.