Pilpres Tak Berkualitas, Menangkan Kekuatan Modal.

Oleh: Agusto Sulistio - Pegiat Sosmed, Pendiri The Activist Cyber.

Pada umumnya Pemilihan Presiden (Pilpres) di negara demokrasi, khususnya di Indonesia, bahwa pemilihan presiden biasanya hanya sebatas menjalankan amanah konstitusi, dan agenda 5 tahunan.

Sayangnya dan seringkali, dalam pelaksanaannya bahwa pergantian kekuasaan tidak menyentuh kepada hal-hal yang substansial seperti terwujudnya kesejahteraan rakyat, lapangan kerja, dan semua hal yang berkaitan dengan kebutuhan hidup rakyat.

Pilpres dapat dimaknai hanya mengganti fisik presiden namun tanpa merubah sistemnya. Apalagi pilpres dengan menerapkan sistem presidential threshold 20% yang akan lebih jauh dari harapan. Presiden terpilih nantinya akan lebih cenderung mengabdi kepada partai pengusung dan kekuatan pemodal yang mendukungnya. Hal seperti tidak akan dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat, dan tetap terjadi yang kaya makin kaya, yang miskin tambah susah.

Pandangan tersebut telah diungkapkan oleh beberapa filsuf dan ilmuwan sosial, salah satunya Karl Marx.

Karl Marx, mengembangkan teori-teori tentang kapitalisme dan ketidaksetaraan ekonomi, yang menggambarkan bagaimana sistem ekonomi yang tidak berubah akan cenderung memperkuat kelas yang berkuasa dan merugikan kelas pekerja.

Bahwa politik dan pemilihan presiden sering kali hanya merupakan cerminan dari struktur ekonomi yang ada.

Jika pandangan Karl Mark dikaitkan pada konteks pilpres Indonesia saat ini, bahwa pemilihan presiden tidak secara signifikan akan mempengaruhi isu-isu seperti ketidaksetaraan ekonomi, lapangan kerja, dan kesejahteraan rakyat, karena struktur ekonomi dan kekuatan politik yang mendasarinya tetap tidak berubah.

Pandangan teori sosial ekonomi Karl Marx dapat dilihat pada perjuangan buruh untuk hak-hak pekerja, gerakan sosialis, dan perubahan sosial yang bertujuan mengurangi ketidaksetaraan ekonomi.

Capres Tersandra

Salah satu indikator bahwa pemilihan presiden tidak berkualitas dan cenderung kauh dari keberpihakan kepada rakyat yang ditandai oleh minimnya para kandidat memberi gagasan konsep kerakyatan dengan melakukan kritik yang konsisten terhadap rezim kekuasaan, serta kekuatan pemodal oligarki yang secara nyata telah disampaikan banyak tokoh dan pengamat telah mengendalikan kekuatan pemerintah, dan merugikan kepentingan rakyat.

Hal tersebut dapat dipersepsikan sebagai bukti nyata bahwa pemilihan presiden telah tersandra oleh kepentingan kekuatan modal yang dapat diartikan telah berkolaborasi dengan partai politik dan kandidat. Maka model pilpres seperti ini tidak bisa diharapkan sebagai pergantian kekuasaan yang mampu membawa perubahan yang diharapkan rakyat.

Theodor Adorno, seorang pemikir dari Sekolah Frankfurt, bersama Max Horkheimer dijamannya telah mengembangkan konsep "industri budaya" dan "budaya massa". Menurut filsuf tersebut bahwa dalam masyarakat modern, budaya dan politik sering kali dikendalikan oleh kepentingan kapitalis dan modal, yang menghasilkan produk budaya yang cenderung menghibur dan mengalihkan perhatian ketimbang mengajak refleksi kritis.

Hal itu tercermin dalam pemilihan presiden, saat para kandidat-kandidat yang mendapat dukungan dari kekuatan politik dan modal cenderung menghindari isu-isu kontroversial dan kritis terhadap rezim yang ada. Bahkan lebih mengharapkan dukungan politik atau melanjutkan program kerja kontroversial, agar terhindar dari sandungan hukum dan manuver politik kekuasaan. Hal ini tak akan terjadi jika kandidat yang maju ke arena Pilpres betul2 bersih, sehingga memungkinkan tak ada celah untuk disandra atau dijerat hukum maupun politik.

Contoh konkret dari pandangan tersebut terjadi pada kampanye pemilihan presiden di berbagai negara, di mana pesan-pesan kampanye sering kali disederhanakan dan disesuaikan dengan selera massa, sehingga tidak mengajak refleksi yang mendalam atau kritik terhadap ketidaksetaraan sosial dan kekuasaan yang ada.

Pandangan serupa tentang pengaruh kekuatan modal dalam politik dan dampaknya pada pemilihan presiden, diungkapkan juga oleh Noam Chomsky.

Chomsky telah mengkritik sistem media dan politik yang dipengaruhi oleh kekuatan ekonomi, ia menganggap bahwa pemilihan sering kali hanya menggantikan pemimpin tanpa mengubah struktur kekuasaan yang mendasari masalah-masalah seperti ketidaksetaraan dan pengaruh oligarki.

Kalibata, Jakarta Selatan, 19 Oktober 2023, 11.17 Wib.