Ribuan Tenaga Honorer dan ASN di Padangsidimpuan Alami Kondisi Miris, Sudah Tiga Bulan Tidak Terima Gaji

Ahmat Rasyif menegaskan bahwa HMI Cabang Padangsidimpuan-Tapanuli Selatan akan mengambil langkah konkret untuk mengawal isu ini. "Kami akan segera menyurati PJ Wali Kota Padangsidimpuan dan DPRD Kota Padangsidimpuan untuk mempertanyakan nasib ribuan tenaga honorer yang hingga kini belum menerima hak mereka," tegasnya.

Persoalan ini juga menyentuh aspek hukum, mengingat gaji dan hak pegawai telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal 93 ayat (2) menegaskan bahwa pengusaha (dalam konteks ini, pemerintah) wajib membayar upah sesuai dengan kesepakatan kerja. Selain itu, hak ASN juga dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menyebutkan bahwa ASN berhak atas gaji, tunjangan, dan fasilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kondisi ini menjadi perhatian serius, mengingat pentingnya kesejahteraan pegawai dalam menjalankan tugas mereka sebagai pelayan masyarakat. Pemerintah diharapkan segera mengambil langkah nyata untuk menyelesaikan permasalahan ini dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.