Sinergi Pemkab dan PN Bulukumba: Bantuan Hukum Gratis Jadi Harapan Baru Warga

JALURDUA JALUR DUA--Pemerintah Kabupaten Bulukumba dan Pengadilan Negeri (PN) Bulukumba menjalin kerja sama untuk memperkuat akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu melalui layanan bantuan hukum gratis. Kolaborasi ini bertujuan memberikan pelayanan prima, khususnya bagi warga yang terkendala ekonomi, geografis, atau fisik dalam mengakses proses hukum.

Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dilakukan pada Apel Gabungan OPD di Bulukumba, Senin, 7 Juli 2025. Bupati Bulukumba, Andi Muchtar Ali Yusuf, dan Ketua PN Bulukumba, Erniwaty, secara resmi menandatangani perjanjian tersebut, menegaskan komitmen bersama untuk mendukung masyarakat pencari keadilan.

Selain MoU, Pemkab Bulukumba juga memberikan Piagam Penghargaan kepada PN Bulukumba atas dedikasinya dalam menyosialisasikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu. Sosialisasi ini telah meningkatkan pemahaman warga tentang hak dan kewajiban hukum mereka.

Menurut Kabag Hukum Setda Bulukumba, Andi Afriadi, kerja sama ini memiliki empat fokus utama:

1. Mengurangi beban biaya hukum bagi masyarakat kurang mampu.
2. Memastikan akses keadilan bagi mereka yang terhambat oleh keterbatasan biaya, fisik, atau lokasi.
3. Menyediakan konsultasi hukum gratis, termasuk advis dan pembuatan dokumen hukum.
4. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui edukasi dan pemenuhan hak.

“Kerja sama ini berpijak pada prinsip saling mendukung untuk memberikan kepuasan bagi masyarakat yang membutuhkan keadilan,” ujar Andi Afriadi.