Anggap Rakyat Sampah, Ketua DPD Bakal Halangi Jokowi 3 Periode

JALURDUA Foto : Pikiran Rakyat

Jakarta | Dia mengatakan Pemerintah saat ini menganggap rakyat hanya sebagai pemberi suara setiap lima tahun sekali.

Meski sejumlah tokoh dan akademisi menyampaikan kritikan, mereka tetap saja mengesahkan aturan tersebut.

"Lalu di mana sebenarnya kedaulatan hakiki rakyat Indonesia sebagai pemilik sah negara ini? dianggap apa sebenarnya rakyat ini? dianggap sampah yang dibutuhkan suaranya lima tahun sekali saja," kata La Nyalla Mattalitti, Minggu, 20 Maret 2022 lalu.

"Padahal negara ini ada dan lahir karena adanya rakyat, bukan karena partai politik. Dan partai politik baru masuk ke dalam sistem tata negara kita berdasarkan maklumat wakil presiden Muhammad Hatta pada tiga November 1945," tuturnya menambahkan.