Catatan Akhir Tahun Infrastruktur Era Jokowi Kopong

JALURDUA Oleh : Ubedillah Badrun

Jalurdua.com - Jakarta | Pada momentum akhir tahun ini ada persoalan serius yang luput dari perhatian banyak pihak untuk ditulis dengan pendekatan yang kritis yaitu soal infrastruktur.

Berbahaya jika menutup kritik dalam soal infrastruktur ini.
Tentang infrastruktur ini memang mesti hati-hati mengurainya. Tetapi semakin diurai, nampaknya diksi kopong cukup tepat untuk menggambarkannya.

Loh kok kopong?

Dalam kamus bahasa Indonesia, kopong diartikan sebagai sesuatu yang tidak berisi. Seperti buah kelapa yang diambil dengan kerja keras memanjat tetapi setelah mendapat buah kelapa itu ternyata isinya habis dimakan bajing (tupai). Kerangka tempurung kelapanya ada tetapi isinya tidak ada. Infrastrukturnya ada tetapi untungnya untuk siapa?

Membangun untuk memiliki tetapi tidak memiliki. Membangun untuk memberi manfaat  tetapi tidak memberi manfaat besar untuk rakyat banyak. Loh kok bisa?

Kira-kira itu makna kopong dalam tulisan ini. Semacam satire untuk mengoreksi secara mendasar hakikat pembangunan infrastruktur itu untuk apa dan sesungguhnya untuk siapa? Coba kita cermati argumentasinya.

Ambisi Infrastruktur

Jika ditanya apakah pemerintahan Jokowi betul membangun infrastruktur? Jawabanya betul, bahkan oleh sejumlah ilmuwan disebut ugal-ugalan. Berlebihan dan ambisius. Dalam pepatah melayu disebut besar pasak daripada tiang.

Bangun infrastruktur itu penting, tetapi besar pengeluaran daripada pendapatan akan sangat membebani utang BUMN yang sudah sangat bengkak. Itu mewarisi beban sangat berat untuk rakyat.

Besar pembiayaanya daripada manfaat yang dirasakan rakyat banyak. Kritik para ilmuwan itu mirip seperti nasehat leluhur ngono ya ngono nanging ojo ngono  (begitu ya begitu tapi jangan begitu). Ambisi itu boleh tapi jangan berlebihan.
Ingat rakyat. Kira-kira itu nasehat filosofis peradaban Jawa kuno.

Lalu, apa bukti ambisius itu? Sejak periode pertama, Jokowi memang bermimpi untuk mendorong perekonomian Indonesia melalui pembangunan infrastruktur. Untuk mewujudkan ambisi tersebut, Jokowi menetapkan daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). PSN dinilai memiliki nilai strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan di daerah.

PSN telah ditetapkan sejak lima tahun silam. Namun jumlahnya terus direvisi. Daftar PSN pertama kali ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) 3/2016 yang meliputi 225 proyek strategis dan 1 program. Tak kurang dari Rp 4.809,7 triliun untuk proyek dan program PSN tersebut.