Data Hisab 2026: Hilal Tak Terlihat, PBNU Tegaskan Lebaran 21 Maret

JALUR DUA.COM, JAKARTA - Langit senja di penghujung Ramadhan selalu menyimpan harap. Namun pada Kamis, 29 Ramadhan 1447 H atau 19 Maret 2026, harapan itu kembali diuji oleh data ilmiah yang tak mudah dibantah.

Berdasarkan hasil hisab dari Lembaga Falakiyah PBNU, Kementerian Agama, serta BMKG, posisi hilal masih berada di bawah kriteria imkanur rukyah.

Tinggi hilal tercatat belum mencapai 3 derajat dan elongasi belum menyentuh 6,4 derajat—batas minimal yang telah disepakati dalam forum MABIMS.

Di titik inilah, perdebatan lama kembali mencuat.

Ketika Data Ilmiah Berhadapan dengan Kepentingan Penyatuan

Katib Syuriyah PBNU, KH Sarmidi Husna, menyuarakan harapan yang sederhana namun krusial: konsistensi.

Ia menegaskan pentingnya berpegang pada regulasi resmi.

“Kami sangat berharap kepada Kementerian Agama untuk transparan dan konsisten terhadap kesepakatan MABIMS dan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2026 menjadi dasar hukum,” katanya dikutip dari NU Online, Minggu 15 Maret 2026.

Dalam pandangannya, imkanur rukyah bukan sekadar angka teknis, melainkan fondasi ilmiah dan kesepakatan regional yang tidak boleh diubah secara sepihak.

Indikasi Manipulasi dan Kekhawatiran yang Menguat

Di balik angka-angka itu, muncul kekhawatiran yang lebih dalam. KH Sarmidi Husna mengungkap adanya indikasi upaya manipulasi data hisab demi menyatukan tanggal Idul Fitri.

Ia menyebut, ada dua pola yang patut dicermati.

Pertama, muncul pandangan bahwa tinggi hilal di wilayah Sabang telah mencapai lebih dari 3 derajat. Namun, elongasi hilal haqiqy masih berada di bawah 6,4 derajat—artinya secara ilmiah belum memenuhi syarat terlihat.

“Sehingga ada upaya untuk merubah kriteria elongasi menjadi 6 derajat,” ujarnya.

Kedua, ia menyinggung kemungkinan pengulangan praktik sebelumnya, dengan mengirim tim rukyah ke wilayah tertentu untuk mendapatkan hasil pengamatan yang diharapkan.

“Dengan pesanan hasil dapat melihat hilal meskipun datanya tidak valid,” katanya.

Pernyataan ini menjadi sorotan, karena menyentuh aspek integritas dalam proses penentuan hari besar keagamaan.

Sikap Tegas PBNU: Jangan Balik Logika Ilmiah

Ketua LF PBNU, KH Sirril Wafa, menegaskan bahwa narasi penyamaan Idul Fitri pada 20 Maret 2026 justru bertentangan dengan logika ilmiah.

Menurutnya, seluruh data hisab yang dihimpun menunjukkan posisi hilal masih di bawah kriteria yang telah disepakati bersama.

“Hasil rapat sinkronisasi oleh Kemenag menetapkan 1 Syawal 1447 H sama dengan 21 Maret 2026 M. Posisi hilal pun menurut hisab yang dihimpun seluruhnya menunjukkan angka di bawah kriteria yang disepakati,” tegasnya.

Pernyataan ini sekaligus menjadi penegasan bahwa keputusan resmi pemerintah telah melalui proses ilmiah dan koordinasi lintas lembaga.

Antara Sains, Regulasi, dan Kepercayaan Publik

Dalam konteks ini, penentuan Idul Fitri bukan hanya persoalan ibadah, tetapi juga kepercayaan publik terhadap institusi.

Ketika data ilmiah diabaikan atau diperdebatkan secara tidak proporsional, maka yang dipertaruhkan bukan sekadar tanggal, melainkan kredibilitas.

Prinsip imkanur rukyah sendiri merupakan hasil kesepakatan negara-negara Asia Tenggara melalui forum MABIMS, yang mengedepankan pendekatan ilmiah berbasis astronomi modern.

Karena itu, perubahan kriteria tanpa dasar yang kuat berpotensi menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.

Menjaga Kesatuan dengan Kejujuran Ilmiah

Di tengah keinginan besar untuk menyatukan hari raya, PBNU justru mengingatkan bahwa kesatuan tidak boleh dibangun di atas kompromi terhadap kebenaran ilmiah.

Kesatuan yang kokoh, menurut mereka, lahir dari konsistensi aturan, transparansi data, dan kejujuran dalam proses.

Ramadhan pun hampir usai. Umat menunggu kepastian, bukan sekadar keputusan, tetapi keputusan yang dapat dipercaya.

Dan di langit senja itu, hilal mungkin belum terlihat—namun harapan akan kejujuran tetap menyala.**