Dukung Buruh atau Oligarki artinya Ikut Jalan Anies atau Jalan Setan

JALURDUA Anies Baswedan bersama Aksi Buruh - Foto : CNN Indonesia.

Oleh : Mohammad Jumhur Hidayat (Mantan Kepala BNP2TKI)

Kemnaker mungkin sebaiknya ganti nama saja menjadi Kemlaki (Kementeian Pembela Oligarki). Sejak rezim ini berkuasa, saya belum mengetahui ada kebijakan Pemerintah maupun Kemnaker yang membela Tenaga Kerja.

Malah yang dibela adalah Oligarki dan turunan-turunannya. Dari mulai tahun 2015 dengan PP 78 soal pengupahan yang menyabot fungsi tripartit daerah sehingga upah diputuskan secara sepihak dan juga Permenaker 16/2015 yang menghilangkan kewajiban TKA berbahasa Indonesia demi menservis Oligarki untuk memasukkan TKA China. Masih kurang puas membela Oligarki, maka dibuat lagi Permenaker 35/2016 yang tidak mewajibkan lagi perbandingan TKA dan Pekerja Lokal 1:10 sehingga boleh saja dalam perusahaan itu mayoritas TKA. Akibatnya, buruh-buruh kasar pun bebas didatangkan dari China untuk mengisi lapangan kerja di Indonesia.

Untuk lebih memastikan dukungannya kepada Oligarki, Kemnaker pun berjuang mati-matian menggolkan UU Omnibus Law Cipta Kerja dan mengkhianati kaum buruh dengan tidak memperjuangkan aspirasi mereka. Berbagai pasal perlindungan terhadap tenaga kerja dibonsai bahkan dihapuskan dalam UU Ciptker itu. Kemnaker, yang harusnya menjadi wakil pekerja/buruh dan membela mati-matian di forum elit pengambilan keputusan malah membebek saja kepada Oligarki dan akhirnya terbit juga UU Ciptaker yang membonsai hak-hak pekerja/buruh itu.