Gerakan Buruh Cabut Omnibuslaw, Jumhur Hidayat: Tunggu Tanggal Mainnya

"Masa cuma selisih Rp50 juta-Rp100 juta, dia mau pakai UU yang baru, mau pakai UU yang lama. Masa buruh kalian yang pensiun harus dikurangi lagi jatahnya, begitu," katanya.

Jumhur meyakini bahwa penerbitan Undang-undang Omnibus Law merupakan salah satu bentuk cara yang dibuat pemerintah untuk membayar politik balas budi.

"Saya berkeyakinan Undang-Undang Omnibus Law adalah cara membayar hutang kekuasaan dalam barangkali dia pernah pinjam atau dibantu oleh para Oligarki," kata Jumhur.

Yang membuatnya semakin yakin akan hal tersebut adalah, aturan Omnibus Law menguntungkan pengusaha besar dalam negeri dibanding investor asing. 

Jumhur mengklaim, investor asing tidak terimbas penurunan pendapatan meski adanya Omnibus Law.