Ketika Reshuffle Jadi Senjata Politik: Tunisia dan Indonesia di Ujung Krisis Demokrasi

JALURDUA Sejarah politik Tunisia sejak kemerdekaannya dari Prancis pada tahun 1956 telah mengalami berbagai perubahan dan dinamika. Negara ini pertama kali dipimpin oleh Presiden Habib Bourguiba, yang dikenal sebagai "Bapak Bangsa" Tunisia. Bourguiba memerintah selama lebih dari tiga dekade sebelum digulingkan oleh kudeta damai pada tahun 1987 oleh Zine El Abidine Ben Ali, menteri dalam negerinya sendiri. Ben Ali kemudian berkuasa hingga 2011 ketika revolusi Jasmine, bagian dari gelombang Arab Spring, menggulingkannya dan memaksa Ben Ali melarikan diri ke Arab Saudi. Setelah itu, Tunisia menjadi negara demokrasi yang relatif stabil dengan mengadakan pemilihan bebas dan terbuka. Namun, pemerintahan baru yang dipimpin oleh berbagai presiden, termasuk Moncef Marzouki, Beji Caid Essebsi, dan sekarang Kais Saied, menghadapi tantangan besar dalam konsolidasi demokrasi dan stabilitas ekonomi.

Presiden Tunisia Kais Saied pada Minggu (25/8/2024) mengumumkan perombakan kabinet besar-besaran yang melibatkan 19 menteri, termasuk untuk posisi pertahanan, urusan luar negeri, dan ekonomi, menjelang pemilihan presiden yang akan berlangsung pada 6 Oktober mendatang.

Dalam sebuah pernyataan, sebagaimana dilansir Reuters, kepresidenan mengungkapkan bahwa Khaled Shili akan menjabat sebagai menteri pertahanan yang baru, sementara Mohamed Ali Nafti akan menjadi menteri luar negeri.

Sebelumnya, Saied telah memecat Perdana Menteri Ahmed Hachani awal bulan ini dan menggantikannya dengan Kamel Maddouri, menteri urusan sosial.

Para menteri keuangan, kehakiman, dan dalam negeri tetap mempertahankan posisi mereka.