Ketika Reshuffle Jadi Senjata Politik: Tunisia dan Indonesia di Ujung Krisis Demokrasi

Perombakan kabinet ini dilakukan di tengah krisis keuangan dan ketidakpuasan yang meluas akibat pemadaman listrik dan air yang berulang di banyak bagian negara, serta kekurangan beberapa barang dan obat-obatan. Langkah ini kemungkinan dimaksudkan untuk menyuntikkan darah baru dan menarik pemilih.

Kais Saied, yang memperkuat kekuasaannya pada tahun 2021 setelah membubarkan parlemen terpilih, akan mencalonkan diri kembali dalam pemilihan presiden mendatang melawan dua kandidat lainnya. Partai oposisi Tunisia dan kelompok hak asasi manusia menuduh pihak berwenang menggunakan "pembatasan sewenang-wenang" dan intimidasi untuk mengecualikan pesaing dari perlombaan pemilihan, yang diduga untuk membuka jalan bagi terpilihnya kembali Saied.

Kesamaan Situasi Politik Tunisia dan Indonesia

Situasi politik di Tunisia memiliki beberapa kesamaan dengan kondisi politik di Indonesia, terutama dalam hal reshuffle kabinet dan konsolidasi kekuasaan. Di bawah pemerintahan Presiden Jokowi, Indonesia juga mengalami reshuffle kabinet yang cukup signifikan, yang sering kali dipandang sebagai langkah untuk memperkuat basis politik menjelang pemilu. Seperti halnya Kais Saied di Tunisia, Jokowi telah menggunakan reshuffle kabinet untuk menempatkan orang-orang yang dianggap loyal atau yang mampu memperkuat dukungan politik terhadap agenda pemerintahannya.

Keduanya juga menghadapi kritik terkait bagaimana mereka menangani kekuasaan eksekutif. Saied dituduh mengonsolidasikan kekuasaan dengan mengorbankan prinsip-prinsip demokrasi, seperti pembubaran parlemen yang terpilih. Di Indonesia, meskipun tidak sampai pada pembubaran parlemen, Jokowi dan koalisinya menghadapi tuduhan menggunakan kekuatan politik mereka untuk melemahkan oposisi dan mengendalikan lembaga-lembaga demokratis, seperti upaya kontroversial yang dilihat oleh banyak orang sebagai cara untuk memperpanjang masa jabatan presiden atau memengaruhi pemilihan yang akan datang.