Komite Eksekutif KAMI, Kritisi Jokowi Lantik Kepala Otorita IKN

"Jadi hari ini menurutnya dengan telah dilantiknya kepala dan wakil otorita IKN ini semakin jelas, bahwa ada hubungan yang sangat erat dari 4 peristiwa sebelumnya, empat titik yang saling terhubung dalam garis lingkaran," terang Gde menjawab pertanyaan Jalurdua.com, Jumat pagi (11/3/2022).

Selain itu Gde menilai bahwa penundaan pemilu berkaitan dengan mega proyek IKN, dan proyek IKN berkaitan dengan Korporasi2 besar. Korporasi besar ini ada yang terkait dengan apa yang sudah dilaporkan Ubedilah Badrun ke KPK terkait dengan pembelian saham anak presiden.

Ditanya soal dugaan atau kuatnya wacana "Pemilu harus ditunda," menurut Gde Siriana, penundaan pemilu itu merupakan jaminan politik bahwa proyek IKN dianggap dapat berjalan aman selama masa periode presiden Jokowi. Karena jika pemilu 2024 terjadi pergantian presiden, dianggap presiden berikutnya belum tentu akan meneruskan proyek ini, apalagi memindahkan ibukota.

"Jadi bagaimanapun juga, status ibukota hanya sebatas Undang-undang, yang tidak masuk dalam Konstitusi seperti halnya Bendera, Bahasa dan Lagu Kebangsaan," tandasnya.

Lebih lanjut ia singgung soal adanya kebiasaan di Indonesia melakukan praktek "rent-seeking economy" di depan, bukan dilakukan setelah proyek selesai. Karena itu, oligarki akan keluar uang yang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan harus mendanai capres yang pilihan oligarki. Tetapi jika pemilu dimundurkan, dan proyek IKN selesai, sangat mungkin sudah tersedia banyak untuk mengatur pemilu nanti, tambah Gde.