Musrenbang Mariorennu Tanpa Wakil Rakyat, Aspirasi Warga Dipertanyakan

JALUR DUA.COM, BULUKUMBA – Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan (Musrenbang Kelurahan) sejatinya menjadi ruang demokrasi paling dekat dengan rakyat. Di forum inilah suara warga dirajut menjadi arah pembangunan. Namun, pelaksanaan Musrenbang Kelurahan Mariorennu, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, justru meninggalkan rasa kecewa. Ketidakhadiran anggota DPRD dari dapil Gantarang–Kindang menjadi sorotan tajam warga.

Alih-alih menjadi ruang dialog yang hidup, Musrenbang kali ini terasa pincang. Aspirasi warga memang disampaikan, tetapi absennya wakil rakyat memunculkan pertanyaan besar: siapa yang akan mengawal suara rakyat hingga meja kebijakan?

Musrenbang Kelurahan: Fondasi Demokrasi Partisipatif

Musrenbang Kelurahan merupakan forum tahunan yang mempertemukan pemerintah kelurahan, masyarakat, dan para pemangku kepentingan. Forum ini membahas berbagai kebutuhan mendasar warga, mulai dari infrastruktur lingkungan, pelayanan dasar, hingga program pemberdayaan sosial dan ekonomi.

Di tingkat kelurahan, Musrenbang berfungsi sebagai fondasi perencanaan pembangunan daerah. Usulan warga disaring dan diteruskan ke tingkat kecamatan, lalu kabupaten. Karena itu, kehadiran seluruh unsur—termasuk anggota DPRD—dinilai krusial agar proses perencanaan berjalan representatif dan berdaya dorong politik.

Kekecewaan Tokoh Pemuda Mariorennu

Kekecewaan warga disuarakan secara terbuka oleh salah satu tokoh pemuda Kelurahan Mariorennu. Ia menilai absennya legislator bukan sekadar persoalan teknis, tetapi menyangkut komitmen moral terhadap konstituen.

“Musrenbang adalah sarana perencanaan pembangunan melalui musyawarah tingkat kelurahan bersama warga,” tuturnya.

Menurutnya, kehadiran anggota DPRD tidak boleh dimaknai sebagai formalitas seremonial. Legislator diharapkan hadir, mendengar langsung kebutuhan masyarakat, serta memastikan usulan warga benar-benar diperjuangkan dalam pembahasan anggaran daerah.

Absennya DPRD Berulang, Kenegarawanan Dipertanyakan

Nada kritik yang lebih tegas disampaikan Mustafa Majjappi. Ia menyoroti absennya anggota DPRD yang dinilai bukan terjadi sekali, melainkan berulang.

“Selama 4 kali Musrenbang Kelurahan Mariorennu saya hadiri, tak pernah ada anggota dewan,” katanya.

Mustafa menilai kondisi tersebut mencerminkan lemahnya sensitivitas politik terhadap aspirasi masyarakat di tingkat akar rumput.

“Kenegarawanan legislator dapil Gantarang–Kindang dipertanyakan warga atas ketidakhadirannya di Musrenbang Kelurahan Mariorennu, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba,” tegasnya.

Menurutnya, Musrenbang bukan agenda administratif semata, melainkan wajah demokrasi partisipatif. Ketika wakil rakyat tidak hadir, kepercayaan publik berpotensi terkikis.

Makna Strategis Kehadiran Wakil Rakyat

Dalam konteks pembangunan daerah, kehadiran anggota DPRD di Musrenbang memiliki nilai strategis. Legislator berperan sebagai jembatan aspirasi warga dengan kebijakan anggaran dan program pemerintah daerah.

Tanpa kehadiran wakil rakyat, usulan masyarakat dikhawatirkan kehilangan daya tawar di tingkat pengambilan keputusan. Warga hanya bisa berharap aspirasi mereka tetap tercatat dan diperjuangkan oleh birokrasi, tanpa dukungan politik yang memadai.

Harapan Warga Mariorennu ke DepanMeski diliputi kekecewaan, warga Mariorennu tetap berharap Musrenbang dapat menghasilkan program pembangunan yang benar-benar berpihak pada kebutuhan riil masyarakat.

Mereka juga mendorong para legislator agar lebih hadir secara fisik dan emosional dalam forum-forum partisipatif.

Bagi warga, pembangunan bukan hanya soal proyek fisik, tetapi juga tentang kehadiran, kepedulian, dan komitmen pemimpin terhadap suara rakyat.

Musrenbang diharapkan kembali menjadi ruang dialog yang hidup—tempat pemerintah, masyarakat, dan wakil rakyat duduk bersama merumuskan masa depan kelurahan secara kolektif.(*)