SK Menteri Siti: KLHK Ambil Alih Kelola 1,1 Juta Hektare Hutan di Jawa

"Dengan begitu, KHDPK tidak diinterpretasikan secara sempit bahwa seluruh area ditujukan untuk perhutanan sosial," ujarnya.

Direktur Utama Perum Perhutani Wahyu Kuncoro mengakui pihaknya tidak mampu menyelesaikan konflik tenurial. Ia juga mengaku mendukung keputusan tersebut.

"Memang ada zonasi yang di dalamnya terdapat konflik (tenurial), yang perhutani tidak mampu menyelesaikannya. Misalnya, muncul bangunan yang diduduki oleh masyarakat di kawasan hutan," kata Wahyu.

Sebelumnya, Serikat Pekerja dan Pegawai Perhutani (SP2P) serta Forum Penyelamat Hutan Jawa menyatakan keberatan atas rencana yang ditelurkan dari surat keputusan MenLHK tersebut. Mereka menolak kebijakan tersebut karena tak setuju area hutan diganti menjadi perhutanan sosial.

Mereka khawatir subjek yang diberikan hak kelola baru itu justru akan merusak hutan serta mengancam keberlangsungan hidup dan ekosistem di Pulau Jawa.

Ketua Umum SP2P Heri Nur Afandi dalam diskusi daring, Senin (6/6), mengatakan pihaknya takut entitas pengelola baru hutan jawa akan dapat mengelola lebih baik daripada Perhutani.

Pasalnya, kata dia, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 90 persen bencana hidrometeorologi di Indonesia disebabkan karena hutan rusak. Diperkirakan tahun 2025, Pulau Jawa akan mengalami krisis atau defisit air sebanyak 134 miliar meter kubik.