Terlilit Utang Jumbo di 2021, 7 BUMN Ada yang Terancam Bangkrut

JALURDUA Menteri BUMN Erick Thohir - Foto : Kumparan.

Jalurdua.com - Jakarta | Sejumlah BUMN diterpa masalah utang di 2021. Beberapa di antaranya terancam bangkrut. Garuda Indonesia disebut sudah technically bankrupt atau bangkrut secara teknis. Menteri BUMN Erick Thohir juga sempat membeberkan bahwa Krakatau Steel memiliki kemungkinan default atau bangkrut pada Desember 2021.

Dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR RI pada 3 Juni 2021 lalu, Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan bahwa PT PLN (Persero) memiliki utang mencapai Rp 500 triliun. Utang tersebut berasal dari kebiasaan perusahaan mencari pinjaman Rp 100 triliun selama lima tahun untuk membiayai proyek kelistrikan 35 ribu Megawatt (MW).

Erick mengaku terus berupaya untuk menyehatkan perusahaan listrik negara tersebut. Upaya yang dilakukannya untuk menyehatkan kondisi keuangan PLN salah satunya dengan menekan 50 persen belanja modal atau capital expenditure (capex).

“PLN itu utangnya Rp 500 triliun, tidak ada jalan kalau PLN itu tidak segera disehatkan. Salah satunya kenapa sejak awal kami meminta capex PLN ditekan sampai 50 persen,” kata Erick.

Tak hanya itu, pihaknya juga meminta PLN untuk melakukan negosiasi ulang terkait utang. PLN juga diminta untuk melakukan negosiasi dengan bunga yang lebih murah.

Upaya lainnya yaitu meminta PLN untuk melakukan negosiasi klausul pembelian listrik take or pay dengan nilai Rp 60 triliun. Dan berdasarkan laporan terakhir, PLN berhasil melakukan negosiasi hingga Rp 25 triliun.

Garuda Indonesia

Total utang PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) sudah mencapai USD 9,78 miliar atau setara dengan Rp 138,87 triliun (kurs dolar Rp 14.200). Demikian tertulis dalam materi yang dipaparkan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo dalam rapat dengan Komisi VI DPR RI, Selasa (9/11).

Keadaan itu bahkan membuat Tiko menyebut Garuda Indonesia sudah bangkrut secara teknis.

“Garuda sudah technically bankrupt, sehingga dibutuhkan upaya restrukturisasi masif yang kemudian akan membutuhkan permodalan baru dari pemegang saham atau investor strategis,” kata Tiko dalam rapat bersama Komisi VI DPR pada Selasa, 9 November 2021 lalu.