Tindak Lanjuti Uji Materi UU Ciptaker, DPR-Pemerintah Revisi UU PPP

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Willy Aditya menjelaskan ada sebanyak 15 ketentuan perubahan dalam batang tubuh UU PPP.

Perubahan tersebut antara lain mengenai definisi metode omnibus, penjelasan asas keterbukaan, penanganan pengujian peraturan perundang-undangan, mekanisme perbaikan teknis penulisan rancangan undang-undang, serta partisipasi masyarakat.

Willy berkata revisi UU PPP akan mempunyai dampak langsung terhadap proses pembentukan perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

"Oleh karena itu, pembahasan RUU ini seudah sepatutnya harus segera diselesaikan, agar UU PPP ini nantinya dapat menjadi pedoman bagi kita semuanya dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang baik dan benar," ujar Willy.

Sebagai informasi, MK menyatakan UU Ciptaker inkonstitusional bersyarat pada November 2021 silam. UU Ciptaker dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Hakim MK pun meminta pemerintah memperbaiki UU Ciptaker dalam kurun waktu dua tahun.