Diskusi KAMI, Permintaan maaf presiden ke PKI ditanggapi tegas para tokoh dan pemuda

"Saya ingatkan kepada TNI yang masih dinas, tolong direspons situasi ini," tegas Purnomo didepan peserta diskusi.

Sejak 1998 semua lini bangsa sudah dimasuki komunisme. Bahkan sekarang ada perintah Lubang Buaya dihancurkan. Ini bahaya, jika dilakukan akan terjadi konflik horizontal. Dan jika terjadi konflik maka kemudian negara lain akan masuk ke Indonesia. Untuk antisipasinya, maka TNI harus bikin kontigensi plan.

Purnomo singgung bahwa dahulu masih ada surat bebas G30SPKI, tapi ironis dimasa sekarang sudah tak diberlakukan lagi.

Padahal menurutnya, terkait hal ini, dulu sudah pernah terjadi rekonsiliasi secara alami, tapi kenapa sekarang dimunculkan lagi. Presiden meminta maaf kepada PKI.

"Batalkan, Presiden harus memikirkan ekonomi rakyat morat marit, masalah pemilu yang memanas, TNI harus memikirkan langkah tepat menghindari negara ini hancur," tegasnya.

Selanjutnya mantan juru bicara Presiden Gus Dur, Adhie Massardi sampaikan fakta sejarah saat benteng Orba roboh ditahun 1998, Gus Dur meminta maaf pada Pramoedya Ananta Toer. Demikian juga Pram minta maaf, keduanya saling memaafkan atas nama pribadi atau NU. Gus Dur menjawabnya terserah, mau atas nama siapa silakan.

Menurut Mas Adhie, permintaan maaf ini tidak bisa dikaitkan dengan ganti rugi oleh negara. Persoalan yang tidak bisa diselesaikan kenapa dipaksa diselesaikan, ungkap Adhie Masardi.

Narasumber selanjutnya sosiolog politik UNJ, Ubedilah Badrun menyampaikan bahwa hal ini tidak punya legitimasi moral, faktanya Pelanggaran HAM terus terjadi. Pada tahun 2019 lalu juga terjadi penembakan mahasiswa, lalu Pemilu tahun lalu ratusan petugas TPS meninggal, puluhan bawaslu terbunuh, peristiwa KM 50, yang menewaskan 6 anak muda ditembak mati.