"Kasus Noel" Tamparan Bagi Retret Magelang, Prabowo dan UUD 1945 Palsu

Jika Noel terbukti bersalah, ia bukan hanya mencoreng diri sendiri, tetapi juga memperlihatkan rapuhnya integritas di tubuh kabinet. Untuk itu, Prabowo perlu mengambil langkah berani: melakukan evaluasi sistem konstitusi total, diawali dengan “amputasi kabinet”. Menteri atau wakil menteri yang memiliki jejak kelam, dugaan kasus moral maupun korupsi, sebaiknya segera diganti.

Hanya dengan cara itu visi-misi mulia Presiden mewujudkan pemerintahan yang bekerja sungguh-sungguh untuk rakyat bisa berjalan. Pemberantasan korupsi bukan hanya soal hukum, tetapi soal kemauan politik tertinggi dari Presiden untuk tidak memberi ruang bagi pejabat bermasalah.

Penutup

OTT Noel harus dilihat sebagai ujian awal bagi pemerintahan Prabowo. Apakah hukum benar-benar tegak lurus, atau sekadar dijadikan alat untuk menyingkirkan musuh politik? Publik tentu berharap KPK kembali pada marwahnya sebagai lembaga independen, menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Bagi Presiden Prabowo, ini saatnya membuktikan bahwa moralitas kabinetnya bukan sekadar retorika, melainkan komitmen nyata untuk Indonesia yang bersih dari korupsi.

Oleh: Agusto Sulistio - Pegiat Sosmed, Pendiri The Activist Cyber.