Luhut Menteri Segala Urusan, Ini 15 Peran Sentralnya

JALURDUA Foto : kompas.com

Jalurdua.com - Jakarta | Manuver Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan yang ikut menggulirkan isu penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden kembali mengingatkan julukan yang sering disematkan kepadanya, yaitu "menteri segala urusan".

Bukan tanpa alasan Luhut disebut sebagai menteri segala urusan di kabinet Presiden Joko Widodo. Sebab selain karena selorohannya yang sering kontroversial, Luhut banyak mengurus berbagai hal dengan tupoksi yang beragam.

Bahkan, Luhut juga disebut-sebut menjadi menteri Jokowi yang memiliki wewenang seluas lautan.

Pada tahun 2018, politikus Gerindra Ferry Juliantono menyoroti berbagai pernyataan Luhut yang sering berada di luar tugas pokok dan fungsinya.

Maka menurutnya, tak heran banyak orang yang kemudian menjuluki Luhut sebagai "super minister".

"Sejak periode pemerintahan Presiden Jokowi, banyak langkah yang dilakukan Pak Luhut di luar ranah kementerian. Jadi memang orang melihat dia super minister atau berperan penting atau aktor penting di balik kebijakan yang dikeluarkan oleh Pak Jokowi sebagai presiden," ujar Ferry dalam acara Satu Meja bertajuk "Gerilya Sang Jenderal" di Kompas TV, Rabu (5/9/2018), dikutip dari pemberitaan Kompas.com 5 Juli 2019.

Menurut Ferry, Luhut merupakan tangan kanan Jokowi. Ia menilai Luhut menjadi sosok atau aktor penting di balik setiap kebijakan Presiden.

Soal tudingan sebagai menteri segala urusan, Luhut sudah pernah angkat bicara. Menurut dia, posisinya sebagai menteri koordinator harus mengkoordinir kementerian yang ada di bawahnya.

“Jadi kalau orang bilang saya mengurusi semua, ya karena memang otak dia keliru. Kalau kamu menyelesaikan satu, kamu harus koordinasi dengan kementerian yang lain," ujar Luhut di kantornya, 9 Desember 2019.

Luhut mencontohkan, misalnya dalam proyek Light Rail Transit (LRT). Meski proyek tersebut berkaitan dengan sarana transportasi, tetapi pengerjaannya bersinggungan dengan kementerian lainnya.

Sebut saja dengan Kementerian PUPR, Kemenkeu, BUMN Kementerian ATR dan juga pemerintah daerah. Atas dasar itu, perlu adanya koordinasi antar kementerian agar proyek tersebut tak mengalami gangguan.

“Jadi dibilang cawe-cawe, memang harus cawe-cawe kalau mau selesai tapi untuk tugas pokok kami," kata Luhut.

Jenderal purnawirawan TNI itu pun meminta pihak yang menuding dirinya terlalu banyak ikut campur pada urusan pemerintahan di luar tupoksinya untuk segera menemui dirinya.

Luhut menyatakan ingin menjelaskan alasannya melakukan hal tersebut.

“Saya undang datang gitu lho, biar saya jelaskan seperti ini. Nanti dengan dasar ini, silakan berkomentar, saya juga ingin dikritik karena ada angle-angle yang saya tidak tahu," tegasnya.