Menurunnya Aksi Protes Pilpres Curang Akibat Kepentingan Kekuasaan Parpol

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, terjadi penurunan dalam intensitas dan dampak aksi demonstrasi mahasiswa. Salah satu alasan utama di balik fenomena ini adalah keterlibatan isu politik partai dalam aksi demonstrasi. Semakin seringnya aksi demonstrasi dipolitisasi oleh kepentingan partai politik yang mencari kekuasaan, mahasiswa mulai kehilangan fokus pada isu-isu mendasar yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari rakyat. Hal ini mengurangi daya tarik dan legitimasi gerakan mahasiswa di mata masyarakat umum.

Peran Media dan Sosial dalam Membentuk Opini Publik

Peran media massa dan media sosial sangat berpengaruh dalam membentuk opini publik terhadap aksi demonstrasi dan isu-isu politik. Namun, seringkali media lebih memprioritaskan liputan terhadap dinamika politik partai dan skandal kecurangan pemilu / pilpres 2024, mengalihkan perhatian masyarakat dari isu-isu penting seperti kesejahteraan sosial, perlindungan lingkungan, hak asasi manusia, transparansi pemerintah, dan kesejahteraan pendidikan. Meskipun isu-isu tersebut krusial untuk masyarakat yang adil dan berkelanjutan, mereka sering terpinggirkan dalam media. Oleh karena itu, mahasiswa dan rakyat perlu tetap fokus pada isu-isu substansial ini dan memperjuangkan perubahan sesuai dengan kepentingan masyarakat luas.

Pergerakan Teladan dan Murni

Pada tahun 1998, mahasiswa Indonesia memimpin aksi demonstrasi besar-besaran yang memaksa Presiden Soeharto mengundurkan diri setelah berkuasa selama 32 tahun, dengan isu-isu seperti korupsi, ketidakadilan, dan tuntutan reformasi politik. Keberhasilan aksi tersebut didorong oleh kesatuan dan kejelasan tujuan yang dipimpin oleh mahasiswa, serta dukungan luas dari rakyat yang tidak melihat adanya rekayasa atau kepentingan politik partai yang mencari kekuasaan di balik gerakan tersebut. Sementara pada Aksi Demonstrasi 2019, demonstrasi besar-besaran terjadi di beberapa kota di Indonesia sebagai respons terhadap sejumlah undang-undang kontroversial seperti revisi Undang-Undang KPK, RKUHP, serta RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang dianggap merugikan buruh dan lingkungan. Demonstrasi di Hong Kong dipicu oleh RUU Ekstradisi yang dianggap mengancam otonomi dan kebebasan sipil, sementara di Chile, protes dimulai karena kenaikan tarif transportasi publik dan berkembang menjadi tuntutan reformasi ekonomi. Keberhasilan keduanya didorong oleh kesatuan dan solidaritas rakyat tanpa campur tangan politik partai yang mencari kekuasaan. Untuk mengatasi penurunan aksi demonstrasi mahasiswa dan meningkatkan partisipasi rakyat dalam gerakan sosial, diperlukan upaya untuk mengembalikan fokus pada isu-isu mendasar yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, serta untuk memastikan independensi mahasiswa dalam memperjuangkan kepentingan rakyat dan mengembalikan transparansi dan integritas dalam proses politik.