Perjalanan Kolonial Pemburu Rempah Hingga Perubahan Watak Menindas

Dari pengalaman perjalanan sejarah panjang bangsa Indonesia, hendaknya Pemerintahan Jokowi dengan adanya perkembangan jaman, kemajuan tekhnologi, peradaban, aturan, dll seharusnya dapat melihat lebih luas dan jernih dalam penyelesaian persoalan lahan/tanah agria dimasa kini dan mendatang, sehingga hal-hal yang menimbulkan kerugian pada rakyat baik aspek psikologi, kehidupan, keselamatan, dll dapat terhindarkan.

Perubahan dinamika politik dalam parlemen pemerintahan Belanda saat itu oleh adanya desakan partai sosialis Belanda atas aksi kolonial Belanda di Nusantara yang dianggap tidak manusiawi.Hal itu kemudian merubah sikap pemerintah Belanda yang meminimalisir aksi penindasannya ke hal yang lebih manusiawi dan bermoral, hendaknya dapat dijadikan cermin dalam sistem politik pemerintahan guna terhindar dari kekuasaan yang absolut dengan memberi ruang control yang kuat yang memihak kepentingan rakyat luas didalam parlemen.

Politik Etis (politik balas Budi) yang dilakukan pemerintah kolonial, merupakan upaya kolektif soal-soal pendekatan yang lebih bermoral dan manusiawi. Sehingga bangsa pribumi terjajah (Inlander) saat itu disetarakan kedudukannya, atas jasanya yang telah banyak memberikan manfaat bagi bangsa dan Pemerintah Belanda masa itu.

Langkah kebijakan kolonial Belanda saat itu dalam melaksanakan Politik Etis, hendaknya menjadi pedoman utama Pemerintah saat ini dalam setiap pengambilan keputusan dan penyelesaian soal-soal agria. Hingga upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan publik soal pembatasan, perijinan dan peruntukkan HGU, dll. Sehingga ketersedian sarana lahan bagi kelangsungan hidup rakyat dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Bukan keberpihakan terhadap kelangsungan usaha bagi para pengusaha.