"Kasus Noel" Tamparan Bagi Retret Magelang, Prabowo dan UUD 1945 Palsu

JALURDUA Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyeret Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer alias Noel, menjadi salah satu peristiwa paling viral dalam pekan ini. Hampir semua media menyorot kasus tersebut, menampilkan parade barang bukti berupa belasan mobil mewah hingga motor gede yang disita dari tangan Noel. Publik pun dibuat tercengang, seorang pejabat muda, mantan aktivis dan pengemudi motor ojeg online, bahkan dikenal sebagai relawan militan Jokowi, kini jatuh di tangan KPK.

Namun, pertanyaan mendasar muncul, apakah kasus ini murni penegakan hukum? Ataukah ada aroma politik yang mengiringinya?

Sejarah mencatat, KPK pernah menjadi lembaga paling disegani. Tapi sejak revisi UU KPK pada 2019 di era Presiden Jokowi, independensi lembaga ini kian dipertanyakan. Kehadiran Dewan Pengawas yang dipilih Presiden, status KPK sebagai bagian dari rumpun eksekutif, hingga kontroversi Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang menyingkirkan penyidik senior, semuanya meninggalkan jejak bahwa KPK tak lagi sekuat dulu.

Dalam konteks itu, wajar bila publik curiga bahwa OTT terhadap Noel bukan sekadar hukum bekerja, melainkan ada kemungkinan politik ikut bermain. Noel sendiri bukan figur tanpa sejarah, ia pernah berada di lingkar ring satu Jokowi, lalu berbalik arah menjadi pengkritik keras. Jika kemudian ia terjerat kasus, pertanyaan soal motif politik tentu sulit dihindarkan.

OTT Noel memang menjadi berita besar, tetapi publik juga menuntut konsistensi. Mengapa hanya Noel yang ditangkap? sementara masih banyak nama pejabat lain yang kerap disebut media justru tak tersentuh? Sebut saja Budi Arie, mantan Menteri Kominfo era Jokowi, yang diberitakan berkali-kali terkait dugaan keterlibatan dalam kasus judi online. Atau menteri lain yang diduga memiliki jejaring bisnis perdagangan rente dan proyek tambang, hutan, kebun, ekonomi bermasalah yang bernilai jauh lebih besar dari kasus Noel.