PPN di Negeri Kolam Susu, Kail dan Jala Juga Bisa Kena Pajak

Ketentuan itu termaktub dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

PPN baru itu diharapkan melahirkan keadilan pajak pada masa mendatang dan membuat fondasi perpajakan di Indonesia semakin adil.

Sejumlah kalangan mengungkapkan, secara prinsip, strategi tersebut baik demi mengejar target penerimaan negara. Namun di sisi lain, undang-undang itu seharusnya mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat yang saat ini sedang berjuang pulih dari pandemi Covid-19.

Pasalnya, kenaikan tarif PPN bakal merembet ke sektor lain seperti ritel dan konsumsi sehingga harga-harga akan turut naik.

Mahasiswa membentangkan poster saat unjuk rasa di gedung DPRD Kalimantan Barat di Pontianak, Rabu 13 April 2022. Mereka menolak kenaikan harga bahan pokok, BBM, dan PPN, serta wacana perpanjangan masa jabatan presiden.
Mahasiswa membentangkan poster saat unjuk rasa di gedung DPRD Kalimantan Barat di Pontianak, Rabu 13 April 2022. Mereka menolak kenaikan harga bahan pokok, BBM, dan PPN, serta wacana perpanjangan masa jabatan presiden. /Antara/Jessica Helena Wuysang
Dalam aturan perpajakan yang baru, disebutkan bahwa tarif PPN akan dinaikkan dari semula 10 persen menjadi 11 persen mulai 1 April 2022.

Ketentuan itu termaktub dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

PPN baru itu diharapkan melahirkan keadilan pajak pada masa mendatang dan membuat fondasi perpajakan di Indonesia semakin adil.

Sejumlah kalangan mengungkapkan, secara prinsip, strategi tersebut baik demi mengejar target penerimaan negara. Namun di sisi lain, undang-undang itu seharusnya mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat yang saat ini sedang berjuang pulih dari pandemi Covid-19.